UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Model Demokrasi di Islam

[www.uinsgd.ac.id] UIN SGD Bandung dan Gulen Chair UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Seminar Internasional bertajuk “Islam dan Demokrasi” dengan menghadirkan narasumber; Ali Unsal (Fethullah Gulen Chair, Turkey), Din Wahid (Utrecht University, Netherlands), Nurrohman (UIN SGD Bandung), Ferhat Bas (UICCI, Turkey), Asep Saeful Muhtadi (UIN SGD Bandung), Ahmad Ali Nurdin (UIN SGD Bandung) yang dibuka secara resmi oleh Rektor UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH., M.Hum. yang didampingi Ketua Jurnal Internasional, Dr. Munir di Hotel Horison, Kamis (14/11)

Dalam sambutannya Rektor menjelaskan “Proses demokrasi ini sebagai pilihan di negara-negara berkembang. Mengingat demokrasi liberal, sekuler telah menggeset posisi ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha esa. Ini menjadi tantangan umat atau negara islam yang sering dikategorikan sebagai negara berkembang dan tidak mengenal sistem demokrasi,” tegasnya.

“Untuk itu, kontribusi pemikiran umat Islam sangat diperlukan dalam menyikapi proses demokrasi ini. Terlebih lagi, proses demokrasi yang terjadi di Indonesia dan Turki,” jelasnya.

Rektor berharap dengan adanya Seminar Internasional “Kita bisa ikut memberikan kontribusi postif dalam mengenalkan sistem demokrasi. Meskipun Barat kadang menafikan sistem demokrasi yang ada di Islam. Padahal Piagam Madinah menjadi bukti nyata atas model sistem paling demokratis di dunia atau di Islam yang telah diperaktikan oleh Rasulullah,” paparnya.

Menurut Ali Unsal sistem demokrasi yang terjadi Turki mengalami banyak rintangan, khusunya dari kalangan militer.  “Demokrasi yang terjadi di Turki mengalami pasang surut, bahkan terjadi kudeta oleh Militer. Apalagi Turki pernah menjadi negara sekuler, bahkan untuk adzan saja harus menggunakan bahasa Turki,” ungkapnya.

Jika kita membandingkan demokrasi di Turki dan Indonesia kata Ali Unsal “Meskipun negara Turki lebih awal melaksanakan sisitem demokrasi. Akan tetapi model demokrasi yang ada di Indonesia lebih bagus daripada yang ada di Turki,” komentarnya.

Bagi Asep Saeful Muhtadi, membicarakan sisitem domokrasi di Turki dan Indonesia ini sangat menarik. “Ada persamaan antara demokrasi yang ada di Turki dan Indonesia, yaitu tidak bisa mengalahkan sepak bola. Ketika saya pergi ke Turki pada saat Pemilihan Presiden yang berbarengan dengan sepak bola. Poster-poster yang ada di jalan-jalan itu lebih besar pemain sepak bola dari pada calon Presiden. Begitu juga dengan di Indonesia yang pada bulan april 2014 akan melaksanakan Pemilihan Presiden yang berbarengan dengan sepak bola. Saya yakin dan percaya akan lebih besar poster pemain daripada calon Presiden,” ujarnya. 

“Meskipun sistem demokrasi telah terjadi di Turki, Indonesia pada dasarnya belum begitu diapresiasi dan belum memberikan kontribusi yang signifikan sebagai pilihan dalam berpolitik,” keluhnya.

Ihwal hubungan Islam dengan politik di Indonesia menurut Asep. “Sangat panjang. Jika sejarah politik Indonesia menafikan peran umat Islam, maka ini telah terjadi penghianatan sejarah terhadap pejuang umat Islam yang berhasil ikut andil dalam kemerdekaan Bangsa.” 

Berkenaan dengan proses demokrasi yang ada di Turki yang pernah terjadi sekulerisasi bagi Asep, “Apa yang terjadi di Turki dengan adzan memakai bahasa Turki. Ini bukan sekulerisasi, tetapi proses pribumisasi Islam sesuai dengan bahasa Turki,” tegasnya. 

Diakui Nurrohman, banyaknya negara Islam yang menentang proses demokrasi ini dikarenakan wacana yang tak berimbang. “Pada dasarnya hambatan penolakan yang terjadi pada proses demokrasi di negara atau umat Islam diakibatkan wacana demokrasi yang disalah gunakan. Apalagi kuatnya pengaruh sikap, berpikir otorianisme dan totaliterisme,” katanya.

Untuk itu, masih ada sebagian umat Islam menyakini, sisitem demokrasi tidak bisa diterapkan di negara islam karena bertentangan dengan sistem Islam. “Segala urusan akan selesai sesuai dengan ajaran syariah. Jika sisitem khalifah ini ditegakan, bukan mengacu kepada Barat dengan konsep demokrasinya” paparnya. 

Acara yang diikuti sekitar 120 peserta yang terdiri dari dosen PTAIS, mahasiswa UIN SGD Bandung kata Munir “Mudahmudahan dengan adanya Seminar Internasional Islam dan Demokrasi yang diikuti sebanyak 120 peserta dari mulai dosen dan mahasiswa UIN SGD Bandung serta dosen PTAIS yang ada di wilayah Kopertas II, Jabar dan Banten ini bisa memotret proses demokrasi yang ada di Turki dan Indonesia ini menjadi model demokrasi di Islam,” pungkasnya. []