UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Menggugat Demokrasi

Sebegitu parahkah praktek berdemokrasi yang telah tujuh dasawarsa dilakukan bersama dalam kehidupan berbangsa? Kisruh, rusuh, korban nyawa sia-sia dan hilangnya wibawa lembaga sekelas MK (Mahkamah Konstitusi). Bau busuk curang seolah biasa, ‘halal’ dan demikianlah cara untuk menang. Politik praktis minus moralitas, demokrasinya pun tidak berkualitas.

Memang demokrasi bukanlah satu-satunya cara berpolitik yang mampu membawa kepada kesejahteraan bersama. Tapi pendiri bangsa ini telah memilihnya dengan sangat bijak dan cerdas. Mereka menyadari kebhinekaan yang dapat menjadi potensi disintegrasi, pentingnya regenerasi kepemimpinan yang sehat dan menempatkan seluruh rakyat Indonesia sebaga pemilik sah kedaulatan.  

Hanya saja, meski sudah 68 tahun fase eksperimennya, bangsa ini masih berkutat pada proses berdemokrasi yang tak kunjung mengakselerasi capaian kesejahteraan. Waktu yang lumayan panjang, melelahkan dan kerap dirasa tak yakin akan tiba dimana. Mulai dari demokrasi liberal, terpimpin, Pancasila dan kini, entah apa lagi namanya. Hasilnya malah menjurus kepada demokrasi semu yang menahbiskan oligarki tanpa batas. Lahirlah raja-raja kecil di daerah, atau dinasti politik yang cenderung korup.

Akibatnya, hanya melahirkan pemimpin yang abai dengan rakyatnya. Mayoritas eksekutif dan kepanjangan tangannya bernama birokrasi lebih berpikir bagaimana meraup laba dari program atasnama rakyat. Legislatif yang dipilih sebagai wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya dengan memproduk aturan yang tak berpihak kepada rakyat. Sikap mental yang dominan dan cara berpikirnya adalah soal bagaimana kue anggaran ikut dinikmati, menjadi bancakan. Sementar, kaum yudikatif, hingga saat ini masih sebagai pengawal mereka yang  berkuasa dan berpunya, bukan menjadi penjaga keadilan bagi kaum papa.
 
Pendidikan dan Kesejahteraan
Ada tiga faktor yang nampaknya paling dominan menyebabkan terjadinya manipulasi kekuasaan dan belum berkualitasnya demokrasi di negeri ini. Pertama, tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Adalah Fareed Zakaria, dalam bukunya “The Future of Freedom” mengingatkan hal tersebut.

Menurutnya,  usia demokrasi hanya satu hari, selanjutnya adalah oligarki, bilamana pemilihnya rata-rata berpendidikan di bawah SLTP dan berpenghasilan rata-rata USD 600/tahun. Demokrasi yang terjadi hanyalah semu, sham democracies, demokrasi palsu, yang hanya menghasilkan tirani, ketidakpuasan, protes dan kekerasan atasnama kebebasan. Bukankah itu yang kini banyak kita temukan? Hanya karena tidak puas atas kekalahan di Pilkada, gedung pemerintahan dibakar massa, bentrok antar pendukung yang bersaing di Pilkada, berujung puluhan nyawa melayang.

Fareed Zakaria mengingatkan, jika pemilihnya rata-rata berpendidikan SLTA, dengan penghasilan di bawah  USD 6000/tahun, usia demokrasi hanya 3 bulan lamanya. Usia demokrasi akan beratus-ratus tahun lamanya jika pemilihnya berpendidikan perguruan tinggi dengan penghasilan di atas USD 6000/tahun. Ini lah salah satu variabel yang menentukan kualitas demokrasi.

Kedua, motivasi pemilih. Asal memilih saja, menjadikan kualitas produk demokrasi kita sangat rendah. Mencoblos dinilai sebagai kewajiban, siapa yang akan dipilih tak menjadi pertimbangan. Asal datang ke TPS, mencoblos dan selesai. Mesti diingat, tidak memilih juga merupakan pilihan politik. Sebagai gambaran, 2009 lalu, jumlah mereka yang menjadi golongan putih (golput) adalah 34 persen.  

Ketiga, motivasi para calon pemimpin politik. Adalah disertasi Pramono Anung Wibowo, politisi PDIP yang kini menjadi Wakil Ketua DPR yang memberikan gambaran tentang perkara ini. Menurut Pramono Anung, anggota legislatif memiliki motivasi utama dan motivasi turunan ketika menjadi anggota legislatif.

Motivasi utama yaitu kekuasaan politik, dan kepentingan ekonomi. Sementara untuk motivasi turunan berciri retoris yaitu ideologis, memperjuangan sistem yang demokratis, aktualisasi sikap-sikap politik, memperjuangkan kebijakan politik, serta aspirasi kaum-kaum marginal.

Hanya saja, jika berkaca pada kasus Indonesia, kepentingan politik dan ekonomi lah yang dominan. Untuk itu, ongkos miliaran rupiah demi mendapatkan kursi kuasa itu pun berani digelontorkan. Mereka yang berkualitas dan ikhlas namun modalnya cekak, akhirnya tak terpilih. Wakil rakyat dan pemimpin yang dipilih bukanlah yang terbaik, melainkan mereka yang populer karena keartisan, berkantong tebal dan sering membagi-bagikan bantuan uang atau sembako.
 
Menjadi Pemilih Kritis
Demokrasi sebagai filsafat politik telah dikhutbahkan beratus tahun oleh para politisi, negarawan ataupun di mimbar akademik. Praktek sederhananya ada ketika rakyat bermusyawarah atau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih.

Dalam hal memilih, periode menilai para calon, adalah fase kritis untuk menentukan para wakil rakyat, Presiden dan Kepala Daerah. Untuk memutuskan pilihan politik, harus disertai dengan informasi utuh tentang sosok wakil rakyat, Capres ataupun  Kepala Daerah.

Mumpung masih ada waktu, adalah kewajiban KPU, KPUD, partai politik dan para calon untuk menyampaikan secara terbuka track record  masing-masing. Tak boleh ada yang ditutupi, sampaikan terbuka ke publik, seobjektif mungkin, apa dan bagaimana masa lalu serta program ke depannya. Agar desiminasi informasinya lebih luas, peran  media massa dan lembaga swadaya masyarakat sangat dibutuhkan. Kalau perlu, buka lah dialog melalui jejaring sosial baik facebook atau pun twitter, agar semuanya mengenal calon, tidak membeli kucing dalam karung.

Informasi terbuka akan memberikan pengetahuan sebagai alat untuk memutuskan pilihan politik. Semakin terbuka dan objektif informasi mengenai caleg, senator, capres dan calon kepala daerah, seharusnya semakin banyak pemimpin bangsa  berkualitas yang terpilih. Perkara money politic, kita tentu berharap, prinsip; “Ambil uangnya dan jangan pilih orangnya,” benar-benar dilakukan.

Sudah terlalu lama kita mengembangkan demokrasi, menghabiskan banyak dana dan  tentu saja, sangat melelahkan. Mari belajar dan berusaha sekuat tenaga  agar pemilu 2014 lebih berkualitas. Mampu melahirkan para wakil rakyat, senator dan Presiden yang akan mempercepat Indonesia sejahtera seadil-adilnya. []
 
Penulis, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, bergiat di Mien R Uno Foundation Jakarta

Sumber, Pikiran Rakyat 26 November 2013