UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Mengangkat Peran Partai Politik

Mendekati masa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, seluruh partai politik terus mempercantik diri guna mendapatkan lirikan politik para peminat kursi kepala daerah. Bila sebelumnya sejumlah bakal calon kepala daerah hanya duduk manis menunggu pinangan partai politik, namun dengan semakin partai politik berpenampilan cantik, khususnya menjelang last minute penjaringan, penetapan dan pendaftaran calon, mereka  terbangun dan mulai sibuk menjemput perhatian partai politik. 

Perilaku partai politik di atas tentunya dinilai wajar dalam masa-masa kontestasi politik seperti sekarang ini. Karena kontestasi merupakan salah satu unsur penting bagi tegaknya iklim demokrasi dan ia senantiasa menstimulasi partai politik agar terus berupaya menggerakan fungsi-fungsinya, terutama fungsi rekrutmen politik dan fungsi komunikasi politik. 

Namun demikian, upaya itu tentu belum dapat dikatakan cukup bilamana penampilan cantiknya itu tidak dialamatkan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan suara. Partai politik sejatinya juga melakukan komunikasi politik yang sama dengan masyarakat bawah agar mereka senantiasa tahu dan mau berpartisipasi dalam setiap tahapan perekrutan bakal calon kepala daerah.  

Memang di era sekarang ini tidak ada negara demokrasi tanpa kehadiran partai politik. Oleh karena itu, derajat mutu negara demokrasi itu sendiri ditentukan oleh hadirnya mutu partai politik. Yaitu, partai politik yang memiliki kemampuan sekaligus kemauan untuk memerankan fungsi-fungsinya secara optimal. Di antaranya, berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengaturan konflik.

Salah satu aspek peningkat mutu partai politik tersebut terletak pada manajemen yang dianut dan dijalankannya. Aspek tersebut sangat menentukan seberapa besar partai politik dapat tetap hidup sekaligus menghidupkan negara demokrasi. Penanda bagi tetap hidupnyanya partai politik dalam perawatan serta peningkatan mutu negara demokrasi adalah kehadirannya senantiasa diketahui dan dirasakan oleh masyarakat. Di mana setiap waktu, tidak lagi lima tahun sekali, partai politik bagi masyarakat menjadi salah satu institusi sumber informasi dan pengetahuan tentang perkembangan dunia politik. 

Manajemen yang baik

Manajemen politik dapat berjalan secara baik melalui mekanisme yang disepakati bersama menurut aturan dasarnya (AD/ART), serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam partai politik. Manajemen yang baik didukung oleh budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika pengurus, etika anggota, etika tenaga penatausahaan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan. 

Sistem dan pelaksanaan manajemen partai politik harus mampu menjamin terwujudnya visi partai politik, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara sinergik, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 

Dengan semua jaminan itu, fungsi-fungsi yang melekat pada partai politik dapat benar-benar aktual bagi pemberdayaan masyarakat, terutama berdaya secara politik dengan meningkatnya literasi atau melek politik masyarakat. 

Namun sayangnya, sejauh ini justru masih banyak masyarakat yang buta politik. Oleh sebab itu, mereka menjadi apatis (bahkan phobia) terhadap kegiatan-kegiatan politik. Kalaupun mereka terlibat dalam kegiatan politik, seperti pemberian suara pada setiap lima tahun sekali, cenderung lebih banyak termobilisasi ketimbang partisipasi. Sayangnya lagi, kenyataan itu didorong oleh menurunya derajat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. 

Kepercayaan yang menurun itu tidak terlepas dari masih belum optimalnya peran partai politik dalam kehidupan demokrasi masyarakat. Dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat tahun 2015 misalnya, partai politik sebagai salah satu variable dari aspek lembaga-lembaga demokrasi pada IDI, mengalami penurunan drastis, dari awalnya 71,37% di tahun 2014 menjadi 61,43 %,  defisit sekitar  -9,94%. 

Angka di atas menunjukkan bahwa kinerja demokrasi partai politik berkategori tidak baik atau sedang. Salah satu indikator dari variable partai politik, yaitu, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik pada tahun 2015 menunjukkan angka 57,14%. Angka itu menunjukkan bahwa kinerja partai politik bagi demokrasi terkategorikan buruk. (BPS Provinsi Jawa Barat No. 46/08/32/Th.XVIII, 05 Agustus 2016).     

Untuk mendorong upaya perubahan atau perbaikan terhadap buruknya indeks tersebut, diperlukan adanya penguatan kembali edukasi dan advokasi dari pihak-pihak terkait, baik lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Dorongan itu sebaiknya disampaikan kepada pemangku kepentingan penyelenggaraan demokrasi, seperti partai politik,  

Di titik inilah relevansi dan urgensi dari pelaksanaan kegiatan semacam Pelatihan Manajemen Partai Politik Tingkatan Bawah bagi Literasi Politik Masyarakat Pesisir, yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam disiplin Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan lokasi pengabdian di Cikelet, Garut Selatan, 19-20 Agustus 2017. Tentu dengan harapan kegiatan tersebut dapat benar-benar mengangkat peran partai politik struktur bawah, yang memang paling dekat dengan masyarakat, dalam melaksanakan seluruh fungsi-fungsinya secaran ajeg. Wallahu’alam bi shawab.     

Asep Sahid Gatara, Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Bandung; Wakil Ketua ICMI Jawa Barat; Fasilitator Deliberasi dan Literasi Politik Masyarakat Bawah 

*Disampaikan pada acara Pembukaan Workshop Manajemen Partai Politik bagi Literasi Politik Masyarakat Pesisir. Cikelet, 19 Agustus 2017