UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Melarang Tayangan Kartun

Lucu memang ketika film‑film kartun yang ditayangkan di layar kaca mulai ditertib­kan, beberapa penonton pencinta film kartun protes karena cerita kartun kecintaan mereka tidak utuh la­gi; beberapa adegan diedit, disamar­kan, dipotong.

Namun, lebih lucu lagi ketika anak-anak mulai membisu karena menonton kartun Larva yang selalu tampil tanpa kata-kata; mulai berani melawan dan mengkritik orangtua ketika menonton Sin Chan, dll.

Andi Yuda Asfandiyar, alumni ITB yang juga pengamat film kartun, pa­da Rapat Dengar Pendapat Ahli (RDPA) KPID Jawa Barat minggu lalu, dengan tegas menyebutkan, film ani­masi kartun dengan olahan visual yang semakin “dalam”, memberikan impresi kuat pada penonton anak­-anak dan cenderung menjadi “guru” cara berpikir dan bertindak (charac­ter building) anak-anak. Teknik war­na, bentuk, gerak, alur cerita, dan suara film kartun telah menyihir dan mendorong alam bawah sadar anak­anak, sehingga anak Indonesia dapat menjadi “anak” kartun.

Kendati film kartun identik de­ngan anak-anak, tetapi tidak semua tayangan film kartun ramah anak. Tidak semua film kartun dapat menjadi gizi bagi anak-anak, justru sebagian dapat menjadi racun bagi perkembangan anak.

Tidak semua kartun memberikan manfaat positif, bahkan kebanyakan justru sebaliknya. Oleh karena itu, beberapa pasal dalam P3 dan SPS (Pedoman Perilakknya Penyiaran dan Standar Program Siaran) secara berlapis-lapis memberikan rujukan untuk melindungi anak-anak dari serbuan program siaran. Hal itu se­bagai perwujudan tugas dan kewa­jiban KPI-KPID sebagaimana di­amanahkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang di antara­nya : menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Lapis pertama, P3 SPS mem­berikan aturan tentang penggolong­an program siaran, yakni klasifikasi program siaran berdasarkan kelom­pok usia untuk memudahkan kha­layak mengidentifikasi program siaran yang cocok. Oleh karena itu, muncullah program siaran klasifi­kasi P (usia prasekolah: 2-6 tahun) yang disiarkan antara pukul 7.00 – ­9.00 dan antara pukul 15.00 – 18.00. Klasifikasi A (anak 7-12 tahun) yang disiarkan antara pukul 5-18.00; klasifikasi R (remaja 13-17 tahun) yang disiarkan pukul 4.00-21.00; dan klasifikasi D (Dewasa 18+ ta­hun) yang disiarkan antara pukul 22.00-3.00. Selain dimungkinkan ada isi siaran yang dapat ditayang­kan pada klasifikasi SU (semua usia). Bahkan, pada klasifikasi prasekolah, anak, dan remaja ditambah dengan harus adanya imbauan bimbingan dari orangtua (BO).

Dalam konteks inilah, untuk me­nayangkan film kartun tidak mudah mengidentikkan pasti layak dikon­sumsi anak, tetapi bergantung dari isi ceritanya. Oleh karena itu, peran importir film kartun, LSI; (Lembaga Sensor Film), dan stasiun televisi harus sama-sama menyaring isi ce­rita kartun, sehingga tidak mengate­gorikan film kartun masuk pada se­mua usia atau masuk klasifikasi anak. Namun, harus diklasifikasikan yang layak ditonton anak, remaja, bahkan kartun untuk dewasa ber­dasarkan kajian pada isi ceritanya.

Lapis kedua, Pasal 15 SPS dengan tegas menyebutkan: (1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja; (2) Program siar­an yang berisi muatan asusila dan/­atau informasi tentang dugaan tin­dak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja; (3) Program siaran yang menam­pilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identi­tasnya; dan (4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-­anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat. Pasal ini memberikan perlindungan khusus kepada anak, sehingga diharap­kan dapat meminimalisasi dampak negatif tayangan televisi terhadap karakteristik anak.

Lapis ketiga, P3 SPS pun dengan tegas memilah isi siaran dengan aturan pelarangan dan pembatasan. P3 SPS melarang lembaga penyiar­an untuk penayangan siaran yang mengandung kekerasan “yang sa­ngat”, adegan seks yang “sangat vulgar”, dan tayangan pemakaian nap­za, rokok, dan minuman keras.. Jika hal itu dilanggar, maka lembaga pe­nyiaran akan mendapatkan sanksi tegas dari KPI-KPID.

P3 SPS pun membatasi beberapa adegan kekerasan yang “wajar”, ade­gan yang “nyerempet-nyerempet” seks, dan horor serta mistik, sehing­ga wajib ditayangkan pada klasifi­kasi dewasa (pukul 22.00-3.00) atau tidak holeh ditayangkan pada klasifikas prasekolah, anak, dan re­maja.

Larangan dan pembatasan yang diatur dalam P3 SPS tersebut, tidak hanya berlaku bagi siaran faktual, tetapi nonfaktual seperti film, sinetron, termasuk di dalamnya film kartun.

Film kartun yang layak ditonton anak adalah kartun yang cocok de­ngan usia anak dan dapat memberi­kan kontribusi positif pada perkem­bangan karakter anak.

Bicara masa depan anak, terma­suk akibat siaran televisi, tidak ha­nya kewajiban KPI-KPID atau juga lembaga penyiaran, tetapi kewajib­an bersama: para orangtua dan ma­syarakat. Kita semua harus lebih waspada karena juga tidak hanya gempuran televisi, anak-anak keki­nian pun berada pada ancaman teknologi informasi tinggi, seperti gadget, buku/majalah/komik, ga­mes dll. Apalagi anak-anak pangsa pasar sangat besar yang menjan­jikan keuntungan bisnis luar biasa, sehingga menjadi incaran para ka­pitalis yang haus market share dan kadang lupa heart share.[]

 

Mahi M Hikmat, Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Koordinator Pengawas Isi Siaran KPID Jabar

 

Sumber Pikiran Rakyat 1 September 2015