UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Main Bola Palaguna

Ternyata bukan hanya Presiden Jokowi yang enggan menerima “bola” kebijakan publik, Gubernur Aher dan Walikota Emil pun demikian. Kalau Jokowi tidak suka menendang “bola” penyadapan yang disorongkan oleh mantan Presiden SBY, Aher dan Emil saling oper “bola” lahan eks Palaguna.

Konflik pemanfaatan ruang eks Palaguna di sebelah Timur Alun-alun Kota Bandung bukanlah satu-satunya masalah tata ruang di Bandung dan Jawa Barat. Lamanya penanganan konflik peruntukan lahan Babakan Siliwangi dan Kawasan Bandung Utara, serta pelanggaran izin bangunan hotel di sebrang Gedung Sate dan Gedung Pakuan adalah monumen kegagalan birokrasi dan politik tata ruang.

Makin jelas terungkap dalam diskusi Forum Asia Afrika di aula Pikiran Rakyat Rabu 22 Februari lalu, pihak eksekutif dan legislatif Kota Bandung dan Jawa Barat tidak kompak. Tidaklah mengherankan apabila ada pengusaha nakal yang melecehkan kewenangan para pejabat publik. Mereka pikir, perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR dapat “disesuaikan” dengan keinginan mereka. Asep Warlan Yusuf menengarai adanya kebiasaan mengubah-ubah warna pada peta RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) saat transisi menjelang pemilu. Kebijakan tata ruang menjadi komoditas politik ekonomi para pengusaha dan penguasa yang koruptif.

Kasus lahan eks Palaguna dapat menjadi test case bagi kesungguhan dan ketulusan para politisi dalam menerapkan paradigma pembangunan berkelanjutan. Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Folmer SM Silalahi menyerukan pembelian lahan ini dengan APBD Kota Bandung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Anang Sudarna bahkan menganjurkan pembebasan lahan sebelah Barat mesjid di kawasan Alun-alun Bandung untuk RTH (ruang terbuka hijau).

Anang Sudarna menyesalkan capaian perluasan RTH. “Sudah berapa persen penambahan RTH pada masa kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil?” gugat Anang. Dia mengaku emosiaonal jika menyangkut RTH. Sang Kepala Dinas mencurahkan isi hatinya, dia kecewa ketika terpental sebagai Kepala Dinas Kehutanan karena mengusulkan perluasan Tahura Juanda.

Syukurlah masih ada politisi dan birokrat yang menghendaki perluasan RTH. Hal ini membesarkan hati para aktivis lingkungan dan pelestarian cagar budaya. Ramdan sebagai Direktur Eksekutif WALHI Jabar dan Riki aktivis SHI (Sarikat Hijau Indonesia) Kota Bandung mendapatkan dukungan politis dan moral untuk mengadvokasi lahan eks Palaguna menjadi RTH berupa taman kota.

Seniman Herry Dim mengingatkan, pembangunan fisik yang mengabaikan nilai-nilai budaya, mengesampingkan keserasian antara mikrokosmos dan makrokosmos dapat menimbulkan bencana. Sepengetahuan Herry, berkali-kali gedung dibangun dan hilang di lahan eks Palaguna itu. Gedung BRI yang menjulang tinggi di Utara Alun-alun pun sepi. Sudah saatnya menata ulang area Alun-alun Kota Bandung selaras dengan peradaban yang luhur. Herry mencontohkan keseriusan Abu Dhabi, Dubai, Hongkong, dan wilayah urban lain dalam penghijauan wilayah mereka.

Hutan kota di lahan esk Palaguna sekilas tidak akan produktif. Penilaian semacam ini benar berdasarkan paradigm pembangunan yang ultra-pragmatis. Aset dalam bentuk apapun akan dinilai berdasarkan practical cash value, seberapa besar manfaat finansialnya. Tanpa kesadaran kritis, perlombaan peningkatan PAD (pendapan asli daerah) pemda-pemda telah terjerumus kedalam kapitalisme dangkal.

Hutan kota seolah tidak memiliki nilai ekonomis yang tangible karena disisihkan secara kognitif. Konsep environmental atau green accounting tidak popular karena para politisi dan pengusaha tidak mendapat manfaat dalam neraca pembukuan mereka. Politisi dan pengusaha mana yang mau repot menghitung nilai ekonomis produksi oksigen dari hamparan pohon serta penguraian karbon dioksida. Sementara itu semua orang merasakan dampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Siapa yang mau menghitung kerugian ekonomis akibat bencana ekologis? WALHI Jabar telah mengingatkan potensi kerugian apabila lahan eks Palaguna dibangun menjadi mal, apartemen dan rumah sakit. Kerugian itu berupa sampah domestik dan  limbah B3 (bahan beracun berbahaya) dari rumah sakit. Peningkatan kepadatan pergerakan kendaraan bermotor pun meningkatkan polusi udara dan menimbulkan stress para pengendara dan pejalan kaki.

Sebetulnya masalah lahan eks Palaguna itu sederhana, cuma dibuat rumit, begitu menurut Dede Mariana. Guru besar ilmu politik ini menyarankan renegosiasi para pihak supaya tidak ada pihak yang kehilangan muka. Menurutnya, publik perlu tahu bahwa Walikota bandung mendapatkan dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) dari Grup Lippo untuk mempercantik Alun-alun Bandung. Jangan sanpai sumbangan ini mengganjal perwujudan aspirasi publik dalam pemanfaatan lahan eks Palaguna.

Jalan lain bisa ditempuh apabila pertemuan para pihak menemui jalan buntu. Asep Warlan Yusuf menyarankan tuntutan di pengadilan untuk penetapan peruntukan lahan. Presedennya sudah ada, yaitu Tanah Lot dan Candi Borobudur untuk kawasan ritual. Kepastian hokum peruntukan lahan itu sangat penting bagi para investor dalam  menyususn rencana bisnis mereka. Biarlah perdebatan para pihak berlangsung di pengadilan.

Namun sebelum proses litigasi itu berlangsung, ada pertanyaan sederhana untuk Walikota Bandung. Kalau memang Saudara mengaku sebagai wagiman (walikota gila taman), mengapa tidak dideklarasikan saja bahwa Pemkot Bandung dengan dukungan DPRD akan membeli lahan eks Palaguna, kalau Pemprov Jabar menolak menghibahkannya? 

Kewenangan perizinan pembangunan lahan ada di Pemkot Bandung, dan karenanya dapat menjadi instrumen politik ekologi yang efektif. Beranikah wagiman Bandung memainkan “bola” lahan eks Palaguna? Akankah wagiman Bogor atau bugiman (bupati gila taman) dari Purwakarta lebih decisive (tegas mengambil keputusan)? Jangan-jangan Jenderal Naga Bonar yang berhasil merebut bola. Selamat bermain “bola”Palaguna sampai 2018! 

Subagio Budi Prajitno, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati.

Sumber, Pikiran Rakyat 25 Februari 2017