[www.uinsgd.ac.id] Sesuai dengan visi dan misi UIN SGD Bandung, tugas Lembaga Penelitian (Lemlit) tidak hanya mengelola penelitian, tetapi juga melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kegiatan pelaksanaan penelitian tersebut didasarkan pada kerjasama antara Lemlit dengan BKKBN Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Mini Survei dan Penyusunan Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kependudukan dan Pemantauan Pasangan Usia Subur (PUS) di Jawa Barat.
Pada Acara Technical Assistance (TA) untuk Surveyor Tingkat Kabupaten/Kota, Deden Effendi, Ketua Lemlit menyatakan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari usaha pelibatan mahasiswa ke dalam pelaksanaan penelitian universitas. “Sekitar 100 mahasiswa mengikuti acara TA yang digelar selama dua hari dari tanggal 10-11 September 2013 di Aula Lemlit,” ungkapnya saat ditemua redaksi di ruang kerjanya, gedung Al-Jamiah lantai V, Kamis (12/9)
Alasannya, program-program Lemlit tidak hanya menganut prinsip peningkatan mutu dan akuntabilitas penelitian, tetapi juga perluasan akses penelitian. Pengorganisasian kurikulum di perguruan tinggi, menurutnya, seringkalli memisahkan antara perkuliahan substansi, teori, dan metodologi sesuatu bidang ilmu. Akibatnya, mahasiswa dituntut untuk memiliki “abstraksi tingkat tinggi”, untuk mengintegrasikannya dan menguasasi sesuatu bidang ilmu secara utuh dan padu. “Kuliah substansi disiplin ilmu diberikan pada kelas tertentu, dan kuliah teori serta kuliah metodologi pada kelas-kelas yang berbeda, dan adakalanya tidak berhubungan satu sama lain. Kegiatan ini dapat menjembatani kesenjangan itu,” jelasnya.
Kegiatan inipun, kata Ketua Lemlit, dapat membantu instansi pemerintah, khususnya BKKBN. “Dengan melibatkan mahasiswa sebagai tenaga surveyor maka pemerintah akan mendapatkan input data yang lebih obyektif, valid, dan reliabel. Dengan demikian, implementasi kebijakan pemerintah pun diharapkan akan lebih tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, dan bahkan tepat lokasi,” harapannya.
Kerjasama antara perguruan tinggi dengan pemerintah perlu dipertahankan secara berkelanjutan. “Dengan kerjasama seperti ini, pemerintah dapat menjadikan perguruan tinggi sebagai “laboratorium”; dan, pada saat yang sama, perguruan tinggi dapat menjadikan instansi pemerintah sebagai sarana “permagangan”. Jika kegiatan-kegiatan ini diperluas (selain instansi pemerintah, tetapi juga industri), maka akan tercipta industry based knowledge; knowledge based industry,” pungkasnya.[]
