UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

KOMPAK GELAR PENYULUHAN IDENTITAS HUKUM DI DESA TENJOLAYA

KKN SISDAMAS TEMATIK UIN SGD BANDUNG

Lembaga Penelitian dan Pengadian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung bekerjasama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak) menggelar kegiatan penyuluhan identitas hukum kepada masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan.


Ini merupakan bagian integral dari kegiatan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN Sisdamas) tematik UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung di wiayah Kabupaten Bandung.

Siti Azizah Namirah, Program Officer, menuturkan bahwa Kompak merupakan lembaga kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia untuk mendukung program pengentasan kemiskinan Pemerintah Indonesia yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sejak 2015-2019, KOMPAK bekerjasama dengan sejumlah lembaga terkait termasuk juga di dalamnya Perguruan Tinggi, telah banyak membantu program pemberdayaan masyarakat di bidang mengentaskan kemiskinan, melalui peningkatan tata kelola, pelayanan dasar dan penciptaan lapangan kerja bagi 40% masyarakat termiskin.

Demikian pula ditegaskan oleh Citra Aulia, Innovation Manager, Kompak telah eksis sejak 2015 dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui lima kementerian/ lembaga pemerintah, yaitu: Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Fokus utama program Kompak yaitu: pertama, peningkatan akses, kualitas dan penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan identitas hukum, kedua, penguatan tata kelola pemerintah desa dan partisipasi masyarakat di dalamnya, serta pembangunan berbasis masyarakat; dan ketiga, pengembangan peluang-peluang ekonomi produktif terutama di sektor non-pertanian. Cakupan area kerjanya terfokus di tujuh provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua dan Papua Barat.

Ramdani Wahyu Sururie, Ketua PPM LP2M, menuturkan kepada media bahwa KKN Sisdamas UIN SGD Bandung secara umum dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu KKN Reguler dan KKN Tematik.

“KKN Reguler peserta berasal dari berbagai jurusan/prpgram studi dan program kerjanya sangat bervariatif dan menggunakan pendekatan multidisipliner. Sedangkan KKN Tematik pesertanya hanya jurusan/program studi tertetu dan program kerjanya pun hanya fokus di bidang identitas hukum dan pemberdayaan ekonomi dengan pendekatan interdisipliner. Setiap kelompok terdiri atas 16 orang peserta dan masing-masing dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL),” tegasnya, Kamis (29/08/2019)

Salah satu kelompok yang mendapat sorotan media adalah pelaksanaan KKN Sisdamas Tematik IH yang dilakukan oleh Kelompok 368 di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

Kelompok 368 dibimbing oleh Dr. Deni Kamaludin Yusup, MA (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum) ini terdiri dari 16 orang mahasiswa, yakni 3 orang dari Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 10 orang dari Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan 2 orang dari Jurusan/Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI).

Keenambelas mahasiswa tersebut saling berbagi tugas dan terbagi dalam tiga klaster. Klaster I memfokuskan program kerjanya memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat sebagai bagian dari program klinik hukum yang tercatat dan terdokumentasi dalam laporan lembar kerja harian.

Klaster II memfokuskan program kerjanya memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk memperoleh hak identitas hukum seperti Akta Kelahiran (AK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).


Klaster III memfokuskan program kerjanya memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk memperoleh hak identitas hukum berupa Itsbath Nikah, Buku Nikah, dan Itsbath Cerai. Kegiatan mereka difasilitasi oleh Kompak dan juga bekerjasama dengan Pemerintah Desa, KUA-Kemenag, Disdukcapil, dan Pengadilan Agama Soreang.

“Untuk puncak kegiatan dilakukan pada hari ke-25, tepatnya pada hari Minggu (25/08/2019) mereka menggelar Workshop dan Penyuluhan Identitas Hukum bagi Masyarakat yang Membutuhkan Akses Pelayanan dan Bantuan Hukum,” jelasnya.

Selain itu, mereka juga menggelar kegiatan Mini Short Course untuk memberikan keterampilan praktis kepada sejumlah relawan yang mewakili unsur pemuda/pemudi, tokoh masyarakat/agama, dan aparatur Pemerintah Desa. “Harapan utama dari kedua kegiatan tersebut, adalah mereka secara swadaya dan mandiri dapat saling bersinergi melanjutkan program identitas hukum untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di Desa Tenjolaya,” paparnya

Selaku DPL, Deni menuturkan, selama pelaksaan KKN Sisdamas IH mereka telah menghasilkan 80 laporan lembar kerja klinik hukum dan 22 Dokumen Identitas Kependudukan dan Itsbath Nikah. “Karena kegiatan segera berakhir, masih ada sejumlah ajuan berkas lainnya yang kini dilanjutkan oleh para relawan sekitar,” ujarnya.

Deni menegaskan, pengabdian mashasiswa semacam ini patut dan harus diapresiasi. “LP2M dan Kompak harus melanjutkan program kerjasama ini dalam pelaksanaan KKN Sisdamas IH pada tahun-tahun mendatang, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat secara langsung,” pungkasnya.