UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Kajur MKS Jadi Tim Penyusun Bahan Ajar Diklat Hakim Ekonomi Syariah

[www.uinsgd.ac.id] Dr. Deni K Yusup MA, Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah (MKS) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), mewakili UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi bagian Tim Penyusun Bahan Ajar Diklat Hakim Ekonomi Syariah, bersama para Hakim Agung dan Hakim Tinggi, pada Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, 13-15 Februari 2017.

Keterlibatan Ketua Jurusan Manajemen Keuangan Syariah (MKS) ini  sebagai tanggung jawab kelembagaan untuk bersinergi dengan Pusdiklat Mahkamah Agung, dalam mempersiapkan lulusan yang juga kompeten dan profesional dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Terlebih jika melihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, maka disyaratkan hakim-hakim yang dapat menangani perkara atau sengketa ekonomi syariah adalah para hakim yang telah lulus Diklat dan memperoleh Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, lanjut Deni, Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia kini sedang menyusun bahan ajar Diklat bagi para hakim tingkat pertama sampai dengan Hakim Agung, untuk menangani perkara-perkara atau sengketa ekonomi syariah. “Saya masuk di tim penyusun bahan ajar diklat itu,” jelasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung –sebagai lembaga yang menaungi lembaga peradilan di Indonesia (termasuk peradilan agama)—  telah menerbitkan Perma RI No 05 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Perma ini mensyaratkan para hakim yang akan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan hakim ekonomi syariah.

Masalahnya, tidak semua hakim memahami ekonomi syariah dengan baik. Karenanya, memalui diklat para hakim akan mampu menangani sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini, Hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah adalah hakim khusus yang memiliki keahlian (teori dan praktik) yang baik tentang bisnis syariah.

Para hakim yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, akan mengikuti pelatihan selama dua belas hari dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, serta metode yang disiapkan oleh Tim Khusus (OJK, BI, akademisi, dan praktisi)  dan Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia.(Nanang Sungkawa)