UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Kado Pahit Sumpah Pemuda

Diakui atau pun tidak, pembangunan pemuda cenderung diabaikan. Ego sektoral antar pemangku kepentingan terlihat nyata. Di sisi lain, kain kebangsaan yang ditenun Pancasila- bhinneka tunggal ika dirobek oleh sikap anti penghormatan atas keragaman. Ini lah kado pahit peringatan sumpah pemuda tahun ini.

Mari kita buka satu persatu argumentasi yang mengukuhkan tesis tersebut. Pertama, tidak ada sinergi antar institusi. Anggaran pembangunan kepemudaan di berbagai kementerian dan dinas di daerah tercecer. Di level Provinsi Jawa Barat misalkan, beberapa dinas memiliki anggaran untuk pemuda, tapi lagi-lagi hanya untuk mainan sendiri. Jika saja digabungkan, ada anggaran besar dan alokasi yang terfokus, bertahap dan berkelanjutan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada cetak biru pembangunan pemuda Jawa Barat. Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,  Dinas Olah Raga dan Pemuda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk KNPI memiliki anggaran untuk pemuda. Lalu ke siapa dan kelompok mana sampainya? Harusnya ada audit publik atas kinerja pembangunan kepemudaan, agar masyarakat tahu siapa saja yang menikmati kue anggaran untuk pemuda saat ini. 

Kedua,  kepemudaan tak hanya soal dinas, tapi disitu ada keterlibatan bidang keluarga berencana, pemberantasan narkoba, kesehatan, pencegahan kriminal dan yang lainnya. Ada persoalan kesehatan reproduksi dan pergaulan bebas remaja. Narkoba menjadi benda perusak yang kini menyerang anak muda. Belum lagi kriminalitas yang makin marak, pelakunya anak muda. Apakah ada sinergi program untuk menyelesaikan itu semua? Lagi-lagi semuanya jalan sendiri-sendiri. Tak tersambung dari hulu, tengah hingga hilirnya.

Ketiga, jika ukuran sederhana pembangunan pemuda adalah pendidikan, kewirausahaan dan lapangan kerja, apakah ada usaha terukur untuk membangun itu semua? Ada 15 juta lebih pemuda di Jawa Barat, mereka mau diapakan? Sudahkah ada identifikasi masalah, riset kebijakan, ditindaklanjuti dengan program nyata yang terukur dan berkelanjutan. Tidak hanya pemerintah, tapi melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Dari hulu hingga hilir, pembangunan pemuda jangan terputus. Berikan pendidikan yang baik, siapkan kewirausahaan dan berbagai pelatihan terkait, dorong dengan modal dan akses pasar yang baik dan pastikan mereka bertumbuh. Bagi mereka yang tidak mau berwirausaha, siapkan lapangan kerja. Mudah sekali merealisasikan, hanya butuh political will semua pemangku kepentingan. Susahnya, jika aparatur birokrasinya hanya berpikir laba dari proyek, maka tak akan ditemukan terobosan program, hanya sekedar seremoni dan membuat pimpinan senang saja. 

Apa yang terjadi, menjadikan kita sadar ataupun tidak, sedang menyiapkan masa depan suram. Jangan biarkan tumbuh generasi muda yang lemah, pragmatis dan jauh dari nilai-nilai ideologis kebangsaan. Dari sisi ekonomi, pemuda Indonesia kurang produktif, lebih banyak menjadi konsumen. Jebakan kelas menengah tinggal menunggu waktu untuk meledaknya.

Kita kini menanti Perda mengenai Layanan Kepemudaan disahkan. Perda ini salah satunya ditujukan untuk pengembangan kewirausahaan pemuda dengan persyaratan usia pemuda berumur antara 18 sampai dengan 30 tahun. Semoga saja programnya terukur dan tepat sasaran, dari hulu hingga hilir kepemudaan. 

Kewirausahaan itu bukan sekedar berbisnis secara ekonomi. Kewirausahaan adalah sikap mental, pandangan dunia penebar kemanfaatan kepada sesama dan lingkungan. Wirausahawan selalu ingin memberi nilai tambah. Pak Ci (Ciputra) mengilustrasikannya sebagai kemampuan mengubah besi menjadi emas. Bukan besi yang berubah materinya, tapi nilai besi itu setara dengan emas.

Perspektif baru kewirausaan ini menjadikan seluruh bidang juga membutuhkan mental memberi kemanfaatan dan nilai tambah itu. Pendidikan (edupreneur), politik (politicalpreneur), layanana  birokrasi (governpreneur), masyarakat (socialpreneur) dan teknologi (technopreneur). 

Keempat, kado pahit itu namanya sikap anti kebhinekaan. Sumpah pemuda mengikrarkan satu tanah air, bangsa dan bahasa bernama Indonesia. Politik aliran, suku, agama, ras dan golongan adalah warna kebangsaan yang dibingkai keindonesiaan.  Tidak boleh seorang pun menyebarkan kebencian atas kebhinekaan. Cukuplah bagi mereka yang sekelompok berbicara dengan kelompoknya terkait semangat komunitas. Tidak perlu berusaha mengomentari kelompok lain, mengingat agama, ideologi dan pandangan dunianya berbeda. Minoritas hormatilah mayoritas, pun sebaliknya. Tindakan provokatif dan mengingkari kebhinekaan harus dihukum seberat mungkin, aparat harus adil dan tegas. 

KNPI Yang Malang

Kado pahit kelima itu bernama kisruh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keserakahan para elit politik membuatnya diacak-acak. Tak perlu tunjuk hidung, para aktivis kepemudaan tentu mafhum siapa yang bertanggungjawab atas konflik internal yang tak kunjung usai. Tidak hanya di level nasional, di tingkat Jawa Barat, dualisme atau bahkan tiga kubu yang mengklaim sebagai pengurus sah telah terjadi.

Bagi Angkatan Muda Muhammadiyah Jabar (Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah), bersikap netral adalah pilihan terbaik. Ikut larut pada pusaran konflik adalah kebodohan. Menunggu periode masa jabatan KNPI Jabar era Saca Suhendi berakhir adalah penghormatan atas hasil permusyawaratan organisasi dan begitulah kita belajar menghormati keputusan. Bila tidak setuju, bersabar saja, tunggu musyawarah dilakukan. Rebutlah dalam ajang permusyawaratan dengan terhormat. Mesti diingat, KNPI bukan yayasan milik pribadi.

Para elit politik di Jabar harusnya menahan diri, jangan ikut memperunyam kondisi. Bimbinglah generasi muda Sunda untuk kuat dan tangguh di masanya. Jangan biarkan mereka “menyusu” terus, pemburu rente bansos dan proyek pemerintah, bermental calo dan tak  memiliki ide kreatif. Tempa dengan dinamika keras, namun tetap menjaga kepatutan, hukum, moral dan agama. Bukankah pelaut ulung lahir dari gelombang pasang.

Kemudian, susunlah cetak biru pembangunan pemuda dengan komprehensif, sinergis dan berkelanjutan. Libatkan perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan dalam membahasnya. Cetak biru itu dilanjutkan dengan  program nyata bersama antara kementerian dan dinas beserta pemangku kepentingan terkait. 

Pada level organisasi kepemudaan, mari bangun semangat sinergi, ngahiji, saling mendukung dan membesarkan satu sama lain. Memang ada afiliasi ormas dan ke partai politik, tapi hendaknya itu bukan penghalang. Selenggarakan forum komunikasi yang intens lintas organisasi, jangan hanya pas momentum KNPI menyelenggarakan Musyawarah Provinsi saja baru intens bersilaturahmi. Dari forum komunikasi, lanjutkan dengan sinergi dan aksi bersama. Bendera boleh berkibar, tapi fokus program bisa bersama-sama dikerjakan. Kurangi ego sektoral organisasi dan berpikirlah memberikan manfaat bagi warga Jawa Barat. Kita akan semakin hebat ketika tangan bergenggaman erat.  Mari hadiahi kado sumpah pemuda dengan pendidikan, kearifan, sinergi dan program berkelanjutan. Sehingga kelak akan lahir pemuda yang mandiri, disegani dan berkemajuan. Wallaahu’alam. []

Iu Rusliana, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jabar-Dosen Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Bandung.

Sumber, Pikiran Rakyat 31 Oktober 2016