UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jelang Pemilu, Hoax Politik di Medsos Capai 58,7%

Pemilihan Umum 2019 bisa dikatakan sebagai pesta demokrasi elektronik (e-Democracy). Masyarakat tidak lagi menyaksikan ritual konvoi, arak-arakan partai, karena kampanye sekarang lebih memilih media sosial/internet.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok dalam workshop “Santun Bermedia untuk Pemilu Damai” yang digelar Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN SGD Bandung, Sabtu (08/04/2019).

Workshop menghadirkan keynote speaker Direktur Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika Siti Meiningsih, dan pemateri yaitu Kajur Ilmu Politik FISIP Dr H Asep A Sahid Gatara, M.Si.

Peserta pemilu (caleg maupun capres) lebih memilih media kampanye di medsos karena dipandang lebih murah, mudah, efektif dan efisien. Mereka bisa dengan cepat dan mudah mensosialisasikan visi dan misi serta program  kepada masyarakat pengguna internet.

“Sebagian besar pengakses internet adalah warga milenial, berusia 20-40 tahun. Mereka pemilih produktif, yang dipandang tepat untuk menjadi sasaran kampanye,” ujar Rifqi, seraya mengakui bahwa KPU sendiri tidak luput menggunakan medsos untuk sarana sosialisasi dan pendidikan politik.

Namun, lanjut Rifqi, akhir-akhir medsos paling mudah disusupi berita hoax (bohong), terutama hoax politik menjelang Pemilu sekarang ini. “Berita bohong menjelang Pemilu 2019 meningkat tajam, hingga 58,7%. Sisanya bermuatan agama, penipuan, lalu lintas, dan kesehatan. Ini bisa mempengaruhi psikologi masyarakat pemilih, sehingga mereka menjadi khawatir dan apatis, bahkan bisa menurunkan partisipasi politik,” jelasnya.

Hoax juga tak urung menyerang KPU, misalnya tentang kotak suara terbuat dari kardus, orang gila jalanan dimasukkan DPT, DPT siluman, dan sebagaimnnya. “Semuanya hoax, dan kita cepat mengklarifikasi, karena bisa menurunkan partisipasi pemilih. Bahkan hoax bisa mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap legitimasi hasil pemilu,” jelasnya.

Siti Meiningsih mengimbau netizen agar tidak terjebak oleh berita-berita hoax, karena sifatnya memprovokasi, menimbulkan kebencian, menghancurkan kepercayaan, dan membentuk opini-opini negatif. “Terlebih di musim pemilu sekarang, masyarakat akan sangat mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar,” katanya.  

Informasi hoax, lanjut  Mei, dapat dideteksi jika informasi tersebut sumbernya tidak jelas, memicu kecemasan, waktunya tidak jelas, judul dan isinya tidak nyambung, atau sifatnya yang mendiskreditkan orang atau kelompok terntentu.

Pemerintah, melalui UU 19/2016 tentang Perubahan UU ITE, mengantisipasi segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum (Pasal 40 ayat 2). UU ini juga mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat 2a).

Menurut Mei, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

“Bahkan kalau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, bisa dipenjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah,” jelasnya.

Di bagain lain, Dr Sahid  menegaskan, Pemilu damai bisa diwujudkan dengan penegakan politik akhlak karimah. Dalam konteks NKRI berarti akhlak Pancasila, sehingga perilaku sehari-hari perpegang teguh pada dasar atau aturan main bernegara, termasuk dalam berpemilu. “Akhlak Pancasila meliputi akhlak berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan social,” jelasnya.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPRD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu Damai berarti  keadaan pemilu yang tidak bermusuhan, aman, tentram, dan tenang.  Kampanyenya bebas dari hoax, kampanye hitam, jual beli suara, serangan pajar, kekerasan, dan kecurangan penyelenggara pemilu.[nanang sungkawa]