UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Imagologi Partai Islam

Menarik mencermati tulisan Rektor UIN Bandung Prof.  Deddy Ismatullah (“Mengkhawatirkan Partai Islam”, Pikiran Rakyat, 13/3) yang initnya meragukan sejumlah survei yang memprdekasi ihwal kemerosotan partai Islam pada Pemilu tahun 2014. Tentu saja, skeptisisme seperti itu  bukan hanya sah namun juga memenuhi kaidah  ilmiah apalagi seandianya ditopang oleh data yang dijangkarkan pada haluan  survei yang lebih kokoh. Sementara tendensi sentimentalisme akidah adalah sisi lain konfirmasi subjektif di luar objektifitas ilmiah.

UIN (Universitas Islam Negeri) Bandung dengan lembaga penelitiannya sebenarnya diharapkan justru untuk melakukan survei dan penelitian-penelitian tema seperti ini tidak hanya suntuk mengkaji geneologi warisan Islam masa silam yang tidak ada tautannya dengan dinamika kebangsaan dan kehidupan umat Islam hari ini.

Bagi saya sendiri sisi menarik lain dari tulisan itu yang harus diuji lebih lanjut adalah telaahnya yang menyimpulkan bahwa mobilisasi vertikal kelas  menengah pada satu titik memiliki tautan  paralelisme dengan peningkatan partai Islam tahun 2014. Bukan sebaliknya, kelas menengah perkotaan sebagai kelompok yang relatif tidak memiliki keterkaitan ideologis dan abai terhadap segala ihwal yang berbau formalisme agama.

Walaupun dalam kenyataannya kelas menengah dalam konteks negara kita nyaris lebih mencerminkan sebagai masyarakat yang tidak memiliki keperpihakan politik yang jelas kecuali sekadar gelembung buih yang melaju ke mana arus angin tertiup, selama politik tidak mengganggu  kepentingannya.

Mobilisasi vertikal kaum santri ke episentrum kekuasaan dan sektor strategis lainnya untuk saat ini belum menjadi sebuah kekuataan mandiri yang dapat menjadi modal sosial  membangun masyarakat madani (dicirikan di antaranya dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, berkeadilan, bebas dari korupsi, kebebasan) kecuali sebatas semarak kegenitan perayaan formalisme beragama seperti nampak misalnya diartikulasikan dalam bentuk fenomena kegairahan berumroh, hijabers,  dan ritus permukaan lainnya.

Secara pribadi sesungguhnya sampai hari ini saya bukan hanya tidak tertarik dengan partai berlebelkan agama (Islam) namun juga sampai pada sebuah entitas iman politik yang meneguhkan bahwa baik partai itu berhaluan Islam, sekuler, nasionalis, nasionalis-religius sejatinya ketika ditarik dalam praksis tindakan politik ternyata sama sekali tidak menampilkan jatidiri partai meminjam analisis filsuf  ropa Timur Zizek “yang politik” (amanah, jujur, menjunjung tinggi akhlakul karimah , asketik, dan imperatif etik lainnya), nyaris tidak bisa dibedakan antara politik akal sehat dengan bejat (a specifically political rationality and a specifically political evil).

Islam (dan agama lainnya) ketika bermetamorfosa menjadi institusi partai lebih sering mewajahnya sebuah “imagologi”. Semacam gerakan politik yang hanya berhenti sebatas kegaduhan menghadirkan fantasi kejayaan masa silam yang dikemas dalam balutan citra, dongengan, dan supaya nampak “ilahiah” dihadirkanlah senarai ayat-ayat Tuhan yang dianggap memperkokoh pentingnya partai Islam sebagai jaminan untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lilalamin, memberikan garansi terbumikannya “kerjaaan Tuhan” di muka bumi. Selebihnya adalah watak “pendakuan”, ekslusifisme, totaliter,  logika biner  penarikan  garis demarkasi antara benar dan salah menurut tafsirnya sendiri dan politik seperti ini sangat potensial menumbuhkan kekerasan simbolik bahkan kekerasan fisik.

Imagologi partai keagamaan itu semacam kondisi yang di dalamnya realitas politik direduksi ke dalam prinsip wujud-wujud metafisik. Ijtihad, kebebasan berpikir, musyawarah dalam kesetaraan dikunci dalam jubah determinasi metafisik. Yang dikedepankan bukan kebeneran yang beragam dan politik otentik tapi citra untuk mewadahi nafsu kuasa dan menerapkan utopia kebenaran monolitik. Yang diperdebatakan tidak berhubungan sama sekali dengan substansi tapi lebih kepada  jualan “imaji”, “mendagangkan” diri agar nampak agung dan penuh perjuangan dakwah.  Mana tafsir agama yang “nyata”, membebaskan, mencerahkan dan “tidak nyata” tidak penting disampaikan kepada masyarakat, yang terpenting adalah  bagaimana masyarakat terpesona pada pandangan pertama, pada penampilan luaran.

Dalam imagologi politik Islam yang namanya “syariat” menjadi harus  diprioritaskan ketimbang mendengarkan langsung  kebutuhan riil masyarakat, ketimbang melakukan penghayatan keheningan iman kudus ke dalam. Hari ini antara partai Islam (agama) dan partai nasionalis sama juga lebih mendahulukan iklan, spanduk, baliho ketimbang mengedepankan politik substantif.

strong>Ideologi Pancasila

Dalam konteks negara kita persoalan ideologi sesungguhnya telah final dengan dijadikannya pancasila sebagai falsafah bangsa. Pancasila bagi saya bukan hanya tafsir kreatif atas agama yang telah dilakukan para pendiri bangsa namun juga mencerminkan tentang sebuah upaya pembumian sikap politik inklusif yang memberikan penghargaan tinggi terhadap keragaman realitas bangsa baik agama, suku, bahasa ataupun budayanya.

Pancasila tidak hanya kontekstual, relevan dengan ruh dan batang tubuh spirit bernegara yang binheka, tapi juga cermin kreasi besar para leluhur dalam membikin ideologi yang bisi merekatkan keragaman dalam payung kebersamaan.   Dalam istilah sejarawan Kartodirdjo sebagai konsep religi politik. Bung Karno menyebut sila pertama dalam Pancasila sebagai nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan. Hatta mengatakanya sebagai siasat pemenuhan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan mengandung kewajiban moral.

Tapi, sayang nasib Pancasila pun tak ubahnya dengan agama: menjadi imagologi. Sila pertama yang meneguhkan monotheisme dan kepasrahan kepada Sang Kuasa, hanya citra keagamaan saja sebab dalam prakteknya semua bergeser  kepada daulat uang, “moneytheisme”. Begitu juga nasib sila lainnya.

Tendensi “moneytheisme” inilah sesungguhnya yang menjangkiti alur cerita semua partai. Korupsi secara sistemik menghinggapi partai politik. Yakinlah, partai manapun juga, kalau mampu menampilkan “politikjati” yang berporos pada asketisme maka ini yang akan memiliki daya tarik bagi masyarakat pada pemilu 2014. Survei yang menenggarai partai-partai yang mengalami terjun bebas musababnya tidak lain karena praktik korupsi gila yang dipertontonkan elit partainya dengan sangat telanjang.

Sumber, Pikiran Rakyat 20 Maret 2013