UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

FSH Tingkatkan Layanan Posbakum di Jabar

[www.uinsgd.ac.id] Untuk memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat yang berperkara, Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SGD Bandung terus meningkakan kerjasama Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan Pengadilan Agama (PA) Sumber. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Dekan FSH Dr Ah Fathoni, M.Ag dengan Ketua PA Sumber Dr H Osin Moh Muhsin, SH, MH, Selasa (17/01/2017) . Sebelumnya,  Selasa (03/01/2017), hal serupa dilakukan  dengan Ketua Pengadilan Agama Bandung, Drs HM Arsyad M, SH, MH.

Perjanjian kerjasama ini, jelas Dr Fathoni,  bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Posbakum di semua PA di JAwa Barat, termasuk PA Sumber. Ini sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan PA, yang bertanggung jawab, berkualitas, dan terkoordinasi, demi pencapaian rasa keadilan.

Posbakum merupakan layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama, untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

“Para advokat, sarjana hukum, dan sarjana syariah jebolan FSH UIN Bandung telah terbukti mampu memberikan layanan hukum bagi masyarakat di sana, terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi, atau tidak memiliki akses infomasi dan konsultasi hukum,” kata Dr Fathoni, didampingi Wakil Dekan II Dr Fauzan Ali Rasyid dan Sekretaris Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) FSH UIN SGD, E Hasbi Nassaruddin, SH, MH.

Pelayanan bantuan hukum ini didasarkan pada prinsip keadilan, sederhana, cepat dan biaya ringan, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, bertanggung jawab, dan profesional. “Dengan adanya layanan Posbakum ini semoga dapat memberikan manfaat serta kemudahan bagi para pihak yang berperkara dan anggaran bisa terserap dengan baik,” harapnya.

Hingga 2016, LBKH sudah melakukan  kerjasama dengan berbagai lembaga antara lain: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Program Pemberdayaan Perempuan kepala Keluarga (PEKKA), Pengadilan Tinggi Agama Bandung, PA Kuningan, PA Bandung, PA Sumber, dan PA Purwakarta.* (Nanang Sungkawa)