UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Formatn IH Gelar Diskusi Politik

[www.uinsgd.ac.id] Sekretaris Dewan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Fauzan Ali Rasyid mengatakan, ada empat faktor penyebab lemahnya partai politik di Indonesia, antara lain, sistem kaderisasi asal, nepotisme anggota, manajemen konflik buruk, dan parpol tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

“Kaderisasi tidak jelas, rekrutmen dan seleksi tidak jelas, manajemen konflik yang pragmatis, dan partai tidak bisa membiayai dirinya sendiri,” ujarnya pada Diskusi Publik Forum Mahasiswa Tata Negara (Formatn) Jurusan Ilmu Hukum UIN SGD Bandung Selasa (8/3/2016). Ia pun yakin jika empat masalah ini teratasi nantinya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat akan demokrasi.

Kaderisasi yang tidak jelas dan asal-asalan menjadi masalah utama parpol saat ini. Banyak parpol yang mementingkan reputasi daripada kualitas. “Sekarang partai itu lebih ke orientasi massa bukan orientasi kaderisasi. Maka saya berharap partai politik itu punya sistem kaderisasi. Punya kader berpendidikan, dilatih bagaimana membuat struktur perundang-undangan, dilatih bagaimana melakukan public speaking, hingga bagaimana melakukan komunikasi politik,” ujar Fauzan.

Parpol pun dinilai kurang selektif dalam rekrutmen anggotanya. Siapa yang punya uang, dia yang terpilih. “Jadi bagaimana caranya partai-partai kita itu diperkuat oleh mekanisme rekrutmen dan seleksi. Jangan mentang-mentang dia punya duit bisa jadi ketua umum. Mentang-mentang dia terkenal, bisa diangkat jadi anggota dewan. Politik itu suatu keadilan loh,” kata Fauzan.

Ia pun mengatakan politik saat ini dianggap sebagai profesi. “Kalau jadi politisi, ya mundur dari PNS kaya dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Dia berhenti jadi dosen. Mengelola negara itu butuh keahlian. Tidak bisa semua orang bisa begitu,” tambahnya.

Konflik itu pasti ada dalam dinamika parpol, terang Fauzan. Disini bagaimana parpol harus mampu mengelola setiap konfliknya dengan baik dan aturan yang jelas. “Partai itu juga harus mempunyai manajemen konflik yang jelas. Jangan ada sistem ‘gado-gado’. Konflik itu pasti ada, dari pihak idealis sampe pragmatis, pasti ada benturan. Benturan itu harus diantisipasi dalam anggaran-anggaran dasar rumah tangga. Jadi dapat diselesaikan dengan mufakat,” ujarnya.

Poin terakhir yang dibutuhkan parpol adalah kemandirian. Fauzan, mengatakan parpol harus mampu mengelola dan mengembangkan ekonominya. “Bahkan seperti partai Demokrat Amerika yang meminjamkan uangnya kepada negara. Jadi penting untuk kedepannya ada UU pengembangan usaha partai. Tapi usahanya jangan ngambil dari APBN. Ini yang kacau. Jerman dan Prancis pun, partainya punya perusahaan tersendiri,” tegasnya.

Empat poin tersebut, Fauzan yakini dapat meningkatkan kualitas parpol sehingga mampu mendongkrak minimnya partisipasi publik dalam demokrasi Indonesia. Juga mewujudkan pemerintahan yang adil dan menyejahterakan rakyat. “Berilah kepercayaan dari parpol untuk rakyat biar rakyatpun memberikan kepercayaan pada parpol,” tutup Fauzan. [Khairul Umam, Ridwan Alawi/Suaka]