UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Demokrasi Artifisial

Indikator keberhasilan proses demokrasi  melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah terselenggaranya pemerintahan yang menyejahterakan rakyat di daerah tanpa kecuali. Pendidikan, kesehatan, rasa aman terpenuhi dengan gratis, layanan publik diakses dengan mudah, murah dan cepat, kebutuhan ekonomi dengan murah diperoleh, lapangan kerja tersedia, dan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi sangat memadai.

Tentu saja mencapai indikator itu masih lumayan jauh. Beberapa daerah sudah mulai bergeliat dan mendekati harapan besar publik, sementara yang lainnya masih jauh. Wajar saja jika kemudian muncul pertanyaan, Pilkada itu untuk siapa? Rakyat, bandar dan calo politik atau ketua partai? 

Jangan-jangan kehidupan politik bangsa ini masih bersifat artifisial dan spasial. Dugaan adanya kehidupan politik yang artifisial disampaikan oleh filosof kelahiran Jerman, Hannah Arendt. Bagi Arendt, demokrasi bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan prestasi budaya manusia yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan wacana bebas. Kesetaraan dalam politik bukanlah identitas alamiah manusia, melainkan atribut artifisial ketika masuk ke ruang publik, kemudian dijamin oleh institusi politik demokratis (Maurizio Passerin d’Enteves, 2003).

   Sifat spasial demokrasi terjadi karena merupakan kumpulan kepentingan warga yang berbeda satu sama lain di ruang publik. Lalu kepentingan individu itu diklaim sebagai kepentingan bersama. Mereka yang berbicara mungkin hanya sedikit (vocal minority) dibandingkan dengan yang diam (silent majority). Sikap diam dinilai sebagai persetujuan, padahal boleh jadi sebagai bentuk apatisme atau perlawanan. Vocal minority itu lah yang kini menguasai ruang publik, dan membangun opini publik. Rakyat yang harusnya menjadi pelaku utama demokrasi hanya sebagai penonton. Menjadi figuran sekalipun tidak dalam drama besar demokrasi Indonesia berjudul Pilkada ini.

Pada 9 Desember 2015, ada 9 propinsi dan 260 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada. Di Jawa Barat, ada tujuh daerah (enam kabupaten dan satu kota) yang akan menyelanggarakan Pilkada yaitu Kabupaten Bandung, Sukabumi, Karawang, Pangandaran, Cianjur, Indramayu dan Kota Depok. 

Pesta Bandar atau Partai?

Dalam proses demokrasi yang berlangsung, pilihannya diorientasikan kepada proses atau hasilnya. Bila filosofi politiknya diarahkan kepada proses dan hasil, sebagai antitesis dari demokrasi semu selama Orde Baru, maka bukan hanya proses, hasilnya pun harus menjadi perhatian utama seluruh pelaku demokrasi. Bukankah adagium demokrasi itu dari, oleh dan untuk rakyat. 

Jika sekedar hajatan demokrasi, yang terjadi adalah penghamburan uang negara. Ajang pestapora para bandar dan calo politik, pembajak demokrasi. Penikmatnya adalah pengurus partai, tim sukses, karena gelontoran mahar politik menjadi sesajen khas yang tak terhindarkan.

Sebagai rangkaian catatan, ada tiga ratus lebih kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Boleh jadi ini menjadi indikator adanya sesuatu yang keliru dalam proses demokrasi. Jangan-jangan, mentalnya masih model lama, bajunya saja yang baru. Lebih parah lagi proses demokrasi itu masih menciptakan oligarki politik, dimana ketua partai menjadi penghambat lahirnya pemimpin daerah yang berkualitas. Ketua partai adalah raja, kerap seenaknya menentukan siapa yang layak maju. Boleh jadi, dukungan diberikan hanya karena faktor kedekatan ataupun besaran sesajen yang diserahkan.  

Pilkada Berkualitas

Untuk terselenggaranya Pilkada yang berkualitas diperlukan sejumlah prasyarat, yaitu: pertama, prosesnya harus dilakukan sesuai aturan hukum. Pilkada harus melalui tahapan-tahapan sesuai aturan dalam hal ini UU No.8/2015 dan  Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Tahapan-tahapan ini menyangkut beberapa hal yaitu  kesiapan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD, pengawasan penyelenggaraan oleh Bawaslu, sikap pro-aktif dari aparat penegak hukum, partisipasi publik, peran partai dalam pendidikan politik, peran akademisi dalam memberikan pencerahan politik dan penegak hukum.

Profesionalisme KPUD penting bagi kesuksesan pesta politik di daerah. Sikap obyektif atau kenetralan KPUD terhadap pasangan calon amat menentukan. Mentalitas pimpinan KPUD adalah modal dasar pertama, karena KPUD adalah penyelenggara sebuah pertandingan. Apabila penyelenggaranya saja sudah berpihak, maka dapat dipastikan hasil proses demokrasinya akan bermasalah. 

Kesuksesan proses pilkada ditentukan juga oleh kinerja Bawaslu. Bawaslu harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memantau praktek kecurangan dan pelanggaran aturan main. Bahkan akan lebih baik jika Bawaslu bisa melakukan tindakan preventif supaya bisa mengeleminir tindak kecurangan. Laksana pemain bola yang takut oleh ketegasan wasit dan hakim garis  sehingga tidak berani melakukan trik-trik tipuan. 

Sementara itu, aparat penegak hukum berperan menjaga supaya pelaksanaan Pilkada tetap berada  pada jalur fair-play. Ketidaktegasan akan melahirkan ketidakpuasan dan boleh jadi tindakan kekerasan. 

Bukan hanya penegak hukum, partisipasi publik sangat menentukan kualitas pilkada, karena rakyat lah sebagai pemilik suara yang akan menentukan siapa yang akan terpilih. Tentu saja tak sekadar antusias, tetapi juga melakukan pilihan yang berkualitas. 

Selain itu, peran akademisi perguruan tinggi di daerah untuk melakukan upaya pendidikan politik dan mengingatkan pada parpol dan penegak hukum bahwa pilkada yang berkualitas hanya akan tercipta jika semua elemen bersinergi dengan baik.

Prasyarat kedua dari pilkada dinilai sukses apabila dapat menyelesaikan konflik politik dengan baik. Tidak perlu terjadi kekerasan fisik, pembakaran atau bahkan penculikan. Mungkin sengketa tidak bisa dihindarkan, tetapi bisa diminimalisir dan diselesaikan secara baik, tanpa kekerasan fisik. Salahsatu cara meminimalisir konflik itu sejak tahapan awal penyelenggaraan harus sesuai dengan aturan hukum yang sudah disahkan.

Di atas prasyarat dari proses hajatan demokrasi di daerah itu, tentu saja yang lebih penting lagi adalah outputnya melahirkan kepemimpinan berkualitas. Kepemimpinan yang berhasil merealisasikan janji selama kampanye. Kepemimpinan yang mampu menjamin kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. 

Tentu menjadi mimpi buruk di siang bolong, bilamana hasil dari pilkada adalah pemimpin yang cenderung pro kepada bandar atau segelintir oknum partai. Tak aneh banyak area tambang digadaikan oleh kandidat dan setelah terpilih diserahkan kepada penyandang dana atau tim kampanye. Hutang piutang politik yang menjerat, menjadikan Walikota, Bupati dan Gubernur terpilih, tawanan politik yang dapat dikendalikan oleh mafia. Lagi-lagi rakyat dikibuli dan pembangunan yang dilangsungkan berbasiskan aspirasi mafia politik. Partisipasi publik untuk mengeliminir persoalan tersebut menjadi penting. Karena bagaimanapun, tak hanya proses, hajatan demokrasi di daerah juga harus menghasilkan produk politik yang berhasil menyejahterakan rakyat. Wallaahu’alam. []

Iu Rusliana, Dosen Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin UIN Bandung, aktif di Yayasan Indonesia Setara-Jakarta.

Sumber, Pikiran Rakyat 21 Oktober 2015