UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Dekan FSH: Jangan Abaikan Ruh UIN-nya!

Rumuskan KKNI Lebih Operasional dalam Setiap Prodi

[www.uinsgd.ac.id] Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SGD Bandung Dr Ah Fathoni, M.Ag terus melakukan inovasi terkait dengan kebijakan pengembangan dalam meningkatkan kualitas lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ini penting, agar alumni FSH tidak sekadar berbekal ijazah, tetapi juga dilengkapi sertifikat keterampilan, pengalaman magang, dan kompetensi lainnya.

“Kita rumuskan kembali KKNI supaya lebih operasional dalam setiap program studi, mulai dari kurikulum, SAP, dan evaluasi proses pembelajaran. Jadi, ke depan harus lebih jelas lagi,” ujar Dekan, saat memberi arahan dalam Focus Group Discussion KKNI di Aulia Utama FSH, Bandung, Kamis (10/03/2016).

Diskusi dipandu oleh Wakil Dekan I FSH Dr HA Hasan Ridwan, M.Ag, dengan mempresentasikan konsep dari pimpinan di tujuh jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS),  Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), Hukum Ketatanegaraan (Siyasah), Hukum Pidana Islam (HPI), Ilmu Hukum, dan Manajemen Keuangan Syari’ah (MKS). Hadir pula dalam kesempatan itu Wakil Dekan II Dr Fauzan Ali Rasyid, M.Si;  pimpinan Laboratorium, PPKID, PKSHK, dan tenaga administrasi.

Menurut Dekan, selain amanat undang-undang (Peraturan Presiden RI No 8/2012 tentang KKNI), dalam menyusun kurikulum tidak sekadar mencantumkan mata kuliah, tetapi juga harus memperhatikan relevansinya, linieraritas, dan keterkaitan dengan segala hal yang diapandang penting, termasuk visi misi FSH. “Yang teramat penting lagi, jangan sampai mengabaikan ruh UIN-nya, dengan prioritas misi keislaman,” tegas Dekan.

Dr Fathoni juga meminta para pimpinan jurusan lebih teliti dalam menempatkan mata kuliah. Juga penjenjangannya harus jelas, sehingga mahasiswa menjadi faham saat mengambil mata kuliah tertentu. “Jika seorang mahasiswa tidak lulus saat mengambil matakuliah Fiqh Muamalah I, maka ia tidak berhak di semester berkutnya mengambil matakuliah Fiqh Muamalah II. Semua mahasiswa harus faham itu,” katanya.

Sebagaimana dimaklumi,  pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan Learning Outcomes, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusuan Rencana Perkuliahan.* [Nanang Sungkawa]