UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

BBM DAN KEMISKINAN STRUKTURAL: SEBUAH REFLEKSI KEPRIHATINAN

BBM adalah ibarat gadis cantik yang membuat kasmaran orang yang memandangnya. Gadis cantik itu memiliki hubungan “percintaan” dengan rakyat miskin, sehingga ketika ia diganggu, maka puluhan juta rakyat miskin sangat terusik. Ketika  pemerintah kurang arif memahami hubungan “percintaan” itu, maka gejolak “api cemburu”, keluh-kesah, bahkan sumpah-serapah terjadi di mana-mana.

Rakyat miskin yang paling terkena imbasnya itu hanya bisa berteriak: “Jangan kau permainkan kekasihku itu!” Itulah ilustrasi yang tepat bagi sebuah hubungan mesra antara BBM dengan rakyat miskin. Keinginan menaikkan harga BBM nampaknya untuk sementara ini memang masih bisa ditahan dengan kekuatan kritik kaum intelektual, demonstrasi mahasiswa, dan tangisan rakyat miskin, namun sesungguhnya masih tetap menyisakan kekhawatiran laten beberapa bulan ke depan. Jika kekhawatiran laten ini terjadi beberapa bulan ke depan, maka jeritan rakyat tak ubahnya  seperti gigitan seekor semut kecil di kaki gajah, yang hanya menimbulkan sedikit gatal tetapi tidak membuat sang gajah harus berhenti berjalan.

Dalam hal ini penulis kurang sependapat kalau keputusan menaikkan harga BBM digunakan istilah “kebijakan”. Hemat penulis, suatu keputusan dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan apabila di dalamnya mengandung makna yang positif dan membawa manfaat. Sebaliknya, jika keputusan itu berimplikasi menyengsarakan rakyat, menjadi tidak tepat bila diistilahkan dengan “kebijakan”. Untuk itu,  penulis tidak sepakat kalau keputusan menaikkan harga BBM dianggap sebagai “kebijakan”.

Kalaupun itu kebijakan, maka lebih tepat dianggap sebagai “kebijakan yang kurang bijak”.Keputusan yang tidak populer dengan menaikkan harga BBM, sering dianggap sebagai alternatif yang ampuh untuk mengatasi defisit anggaran. Logika itu, sesungguhnya hanya obat pelipur lara agar keputusan yang tidak bersahabat itu tetap berjalan. Ditambah lagi dengan alibi bahwa keputusan tersebut merupakan alternatif yang berat, tetapi harus dilakukan. Agar kelihatan bersahabat, maka keinaikan BBM itu diiming-imingi dengan dana kompensasi bagi rakyat miskin, misalnya untuk dana kesehatan, pendidikan, dan sarana sosial lainnya.

Hemat penulis, masalah kompensasi masih harus dikaji ulang karena masih terkesan ada  logika yang absurd dan uthopis di dalamnya.Terkait dengan keganjilan logika tersebut, Karl Marx, seorang filosof Barat modern, pernah menteorikan tentang “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang “diciptakan” oleh pembuat kebijakan struktural. Dengan meminjam teori ini, maka kemiskinan bisa terjadi karena “diciptakan” secara struktural.

Pada dasarnya, kemiskinan struktural ini bukan kemiskinan akibat tidak tercukupinya kebutuhan hidup, tetapi karena kebutuhan hidup itu sendiri dibuat menjadi tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Dari kemiskinan struktural yang tercipta seperti itu, maka  berkembanglah kemudian teori kapitalisme, yang oleh karenanya salah seorang menteri kabinet terdahulu –ketika kompensasi minyak tanah ke elpiji– dengan nada arogannya pernah mengatakan: “Kalau tidak ada uang, jangan beli elpiji”. Ungkapan ini akan bisa dianalogikan menjadi: “Kalau tidak mampu membeli BBM –dan bahkan kalau tidak mampu mencukupi biaya hidup– maka jangan hidup”. Ungkapan itu semakin diperkeruh dengan sesumbar para penentu kebijakan yang katanya akan terus mengontrol harga-harga dan melakukan operasi pasar.

Persoalannya, apakah mereka akan –seperti malaikat– yang mampu mengendalikan semua harga sampai beras, gula, cabe, bawang, tomat, kerupuk, dan lainnya sampai masuk ke gang-gang atau sudut-sudut jalan setapak di kampung-kampung yang merupakan kantong-kantong orang miskin? Atau — mengutif Drajat Wibowo, dalam acara “Duduk Perkara” yang disiarkan TV7 bersama Kwik Kian Gie dan Marie Pangestu beberapa tahun lalu– apakah pemerintah akan menembak mati atau memenjarakan pedagang yang menjual barang di atas harga rata-rata? Operasi pasar pun tidak akan efektif, karena sifatnya  yang insidentil (tidak permanen), tidak tiap hari, dan lagi pula tidak akan menjangkau sampai pasar-pasar tradisional di sudut perkampungan. Hemat penulis, sesumbar tersebut  “imposibble” (tidak mungkin).

Seringkali para penguasa begitu “bernafsu” menaikkan BBM, karena ia statusnya yang ibarat gadis cantik sebagaimana diilustrasikan di atas. Seolah BBM hanya satu-satunya alternatif dalam mengatasi persoalan ekonomi bangsa. Padahal kalau mau jujur, masih ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain menaikkan harga BBM, seperti menaikkan pajak berganda untuk berbagai fasilitas mewah, hotel-hotel berbintang, dan tempat-tempat hiburan, yang umumnya dimiliki kaum the have atau konglomerat. Sayangnya, pemerintah masih belum serius melirik alternatif pajak berganda untuk sektor-sektor tersebut.  “Nafsu” untuk menaikkan harga BBM –seperti terjadi ketika kenaikan BBM beberapa tahun lalu– sudah ditunjukkan oleh penguasa. Waktu itu telah terpublikasi besar-besaran di media televisi, dengan menampilkan iklan “Bolot” dan “Mat Solar”. Keganjilan yang bisa ditemukan adalah ketika iklan yang ditampilkan itu seorang kaya pemilik mobil BMW ketika sedang mengisi bahan bakar.

Padahal, menurut Drajat Wibowo, iklan itu sangat keliru, karena BMW tidak menggunakan premium tetapi pertamax. Pada iklan itu juga, seolah penguasa ingin menampilkan kesan sebagai pahlawan  yang berpihak pada rakyat kecil. Keberpihakan itu diperlihatkan ketika Bolot dan Mat Solar begitu sinis terhadap orang kaya, seraya mengatakan bahwa subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang kaya. Kesinisan itu sebetulnya belum tepat, karena ditampilkan hanya dalam roman iklan semata, sementara pada aplikasinya, pemerintah belum mau menaikkan harga pajak yang berlipat bagi golongan kaya dengan aneka kemewahannya tadi.

Jika demikian, berarti mereka terkesan melindungi “kekayaan struktural” dan menciptakan “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural itu akan semakin nampak ke permukaan ketika seorang tukang sayuran, misalnya, yang menjual satu ikat daun singkong yang dijualnya dengan harga Rp. 250,-. Dalam satu gendongannya, kalau habis terjual paling banyak terkumpul uang hanya Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,-. Bisa dibayangkan begitu kecil untungnya ketika harus dipotong dengan modal.

Mereka tidak mengerti apa itu subsidi dan apa itu kompensasi BBM, yang penting bisa makan. Tetapi ketika kenaikan harga semua komoditas melonjak, masihkah  mereka bisa makan atau meningkat kesejahteraannya? Kalau kemudian mereka nanti tidak bisa makan atau tetap berkubang dalam kemiskinan, berarti secara struktural penguasa berperan membuat mereka seperti ini. Dana kompensasi BBM yang dilakukan pemerintah banyak disinyalir tidak tepat sasaran, bahkan ibarat menuangkan segelas madu di atas lautan luas, dan dipastikan tidak akan membuat air laut menjadi manis. Kalaupun pemerintah akan menggaransi tepat sasaran, tetapi nilai kompensasi itu akan tetap tidak seimbang dengan harga kebutuhan hidup setelah harga BBM dinaikkan.

Sebagai bukti, misalnya, sebut saja melalui kompensasi BBM itu SPP sekolah dan pelayanan kesehatan bisa gratis bagi rakyat miskin. Hitungan matematisnya begini: Seorang petani miskin biasa harus membayar SPP rata-rata sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perbulan dan mengeluarkan biaya kesehatan perbulan rata-rata Rp. 50.000 (limapuluh ribu). Berarti, dalam satu bulan dari kompensasi  BBM itu yang diterima langsung oleh rakyat miskin sebesar Rp. 60.000,-. Sementara dengan kenaikan BBM, dapat menyeret harga kebutuhan hidup menjadi demikian besar. Jadi, kompensasi yang diterima rakyat miskin hanya Rp. 60.000, sementara resiko kenaikan kebutuhan hidup bisa bertambah Rp. 600.000.

Jika demikian, logika menaikkan BBM yang sering dibahasakan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi pada kenyataannya justeru membuat rakyat semakin sengsara.Kalau mau peduli terhadap realitas seperti itu, maka logikanya mesti dibalik, bahwa tidak menaikkan BBM sesungguhnya menolong rakyat miskin. Melihat manfaat kompensasi yang berbanding terbalik dengan harga-harga kebutuhan hidup maka tetap saja tidak menolong rakyat miskin, bahkan berperan menciptakan kemiskinan struktural. Jika demikian, lagi-lagi alasan kompensasi untuk orang miskin, adalah keliru, kurang  mendidik, dan bahkan terkesan hanya komoditas politik atas nama rakyat miskin. Kalau demikian siapa pun bisa menjadi pemimpin di negeri ini, bahkan seorang “pemulung” pun bisa menjadi pemimpin.

Alasannya mudah sekali, misalnya, kalau negara kekurangan uang maka akan menaikkan harga BBM; Kalau masih kurang, maka akan menaikkan tarif dasar listrik; dan kalau masih kurang, maka akan menaikkan tarif telepon, dan seterusnya. Pokoknya hanya berputar pada BBM, listrik, dan telepon.  Sekarang memang listrik belum diusik, telepon juga masih belum diincar, karena yang paling menggetarkan “nafsu” sekarang ini adalah BBM. Itulah BBM, yang penulis ibaratkan  sebagai gadis cantik yang seksi dan memancing “gairah” siapapun yang menjadi penguasa negeri menjadi sangat bernafsu terhadapnya. Yang jelas, “nafsu” BBM ini memiliki andil yang besar dan bersifat laten bagi terciptanya kemiskinan struktural, dan ini tentunya sangat memprihatinkan.[]

BBM adalah ibarat gadis cantik yang membuat kasmaran orang yang memandangnya. Gadis cantik itu memiliki hubungan “percintaan” dengan rakyat miskin, sehingga ketika ia diganggu, maka puluhan juta rakyat miskin sangat terusik. Ketika  pemerintah kurang arif memahami hubungan “percintaan” itu, maka gejolak “api cemburu”, keluh-kesah, bahkan sumpah-serapah terjadi di mana-mana.

Rakyat miskin yang paling terkena imbasnya itu hanya bisa berteriak: “Jangan kau permainkan kekasihku itu!” Itulah ilustrasi yang tepat bagi sebuah hubungan mesra antara BBM dengan rakyat miskin. Keinginan menaikkan harga BBM nampaknya untuk sementara ini memang masih bisa ditahan dengan kekuatan kritik kaum intelektual, demonstrasi mahasiswa, dan tangisan rakyat miskin, namun sesungguhnya masih tetap menyisakan kekhawatiran laten beberapa bulan ke depan. Jika kekhawatiran laten ini terjadi beberapa bulan ke depan, maka jeritan rakyat tak ubahnya  seperti gigitan seekor semut kecil di kaki gajah, yang hanya menimbulkan sedikit gatal tetapi tidak membuat sang gajah harus berhenti berjalan.

Dalam hal ini penulis kurang sependapat kalau keputusan menaikkan harga BBM digunakan istilah “kebijakan”. Hemat penulis, suatu keputusan dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan apabila di dalamnya mengandung makna yang positif dan membawa manfaat. Sebaliknya, jika keputusan itu berimplikasi menyengsarakan rakyat, menjadi tidak tepat bila diistilahkan dengan “kebijakan”. Untuk itu,  penulis tidak sepakat kalau keputusan menaikkan harga BBM dianggap sebagai “kebijakan”.

Kalaupun itu kebijakan, maka lebih tepat dianggap sebagai “kebijakan yang kurang bijak”.Keputusan yang tidak populer dengan menaikkan harga BBM, sering dianggap sebagai alternatif yang ampuh untuk mengatasi defisit anggaran. Logika itu, sesungguhnya hanya obat pelipur lara agar keputusan yang tidak bersahabat itu tetap berjalan. Ditambah lagi dengan alibi bahwa keputusan tersebut merupakan alternatif yang berat, tetapi harus dilakukan. Agar kelihatan bersahabat, maka keinaikan BBM itu diiming-imingi dengan dana kompensasi bagi rakyat miskin, misalnya untuk dana kesehatan, pendidikan, dan sarana sosial lainnya.

Hemat penulis, masalah kompensasi masih harus dikaji ulang karena masih terkesan ada  logika yang absurd dan uthopis di dalamnya.Terkait dengan keganjilan logika tersebut, Karl Marx, seorang filosof Barat modern, pernah menteorikan tentang “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang “diciptakan” oleh pembuat kebijakan struktural. Dengan meminjam teori ini, maka kemiskinan bisa terjadi karena “diciptakan” secara struktural.

Pada dasarnya, kemiskinan struktural ini bukan kemiskinan akibat tidak tercukupinya kebutuhan hidup, tetapi karena kebutuhan hidup itu sendiri dibuat menjadi tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Dari kemiskinan struktural yang tercipta seperti itu, maka  berkembanglah kemudian teori kapitalisme, yang oleh karenanya salah seorang menteri kabinet terdahulu –ketika kompensasi minyak tanah ke elpiji– dengan nada arogannya pernah mengatakan: “Kalau tidak ada uang, jangan beli elpiji”. Ungkapan ini akan bisa dianalogikan menjadi: “Kalau tidak mampu membeli BBM –dan bahkan kalau tidak mampu mencukupi biaya hidup– maka jangan hidup”. Ungkapan itu semakin diperkeruh dengan sesumbar para penentu kebijakan yang katanya akan terus mengontrol harga-harga dan melakukan operasi pasar.

Persoalannya, apakah mereka akan –seperti malaikat– yang mampu mengendalikan semua harga sampai beras, gula, cabe, bawang, tomat, kerupuk, dan lainnya sampai masuk ke gang-gang atau sudut-sudut jalan setapak di kampung-kampung yang merupakan kantong-kantong orang miskin? Atau — mengutif Drajat Wibowo, dalam acara “Duduk Perkara” yang disiarkan TV7 bersama Kwik Kian Gie dan Marie Pangestu beberapa tahun lalu– apakah pemerintah akan menembak mati atau memenjarakan pedagang yang menjual barang di atas harga rata-rata? Operasi pasar pun tidak akan efektif, karena sifatnya  yang insidentil (tidak permanen), tidak tiap hari, dan lagi pula tidak akan menjangkau sampai pasar-pasar tradisional di sudut perkampungan. Hemat penulis, sesumbar tersebut  “imposibble” (tidak mungkin).

Seringkali para penguasa begitu “bernafsu” menaikkan BBM, karena ia statusnya yang ibarat gadis cantik sebagaimana diilustrasikan di atas. Seolah BBM hanya satu-satunya alternatif dalam mengatasi persoalan ekonomi bangsa. Padahal kalau mau jujur, masih ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain menaikkan harga BBM, seperti menaikkan pajak berganda untuk berbagai fasilitas mewah, hotel-hotel berbintang, dan tempat-tempat hiburan, yang umumnya dimiliki kaum the have atau konglomerat. Sayangnya, pemerintah masih belum serius melirik alternatif pajak berganda untuk sektor-sektor tersebut.  “Nafsu” untuk menaikkan harga BBM –seperti terjadi ketika kenaikan BBM beberapa tahun lalu– sudah ditunjukkan oleh penguasa. Waktu itu telah terpublikasi besar-besaran di media televisi, dengan menampilkan iklan “Bolot” dan “Mat Solar”. Keganjilan yang bisa ditemukan adalah ketika iklan yang ditampilkan itu seorang kaya pemilik mobil BMW ketika sedang mengisi bahan bakar.

Padahal, menurut Drajat Wibowo, iklan itu sangat keliru, karena BMW tidak menggunakan premium tetapi pertamax. Pada iklan itu juga, seolah penguasa ingin menampilkan kesan sebagai pahlawan  yang berpihak pada rakyat kecil. Keberpihakan itu diperlihatkan ketika Bolot dan Mat Solar begitu sinis terhadap orang kaya, seraya mengatakan bahwa subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang kaya. Kesinisan itu sebetulnya belum tepat, karena ditampilkan hanya dalam roman iklan semata, sementara pada aplikasinya, pemerintah belum mau menaikkan harga pajak yang berlipat bagi golongan kaya dengan aneka kemewahannya tadi.

Jika demikian, berarti mereka terkesan melindungi “kekayaan struktural” dan menciptakan “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural itu akan semakin nampak ke permukaan ketika seorang tukang sayuran, misalnya, yang menjual satu ikat daun singkong yang dijualnya dengan harga Rp. 250,-. Dalam satu gendongannya, kalau habis terjual paling banyak terkumpul uang hanya Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,-. Bisa dibayangkan begitu kecil untungnya ketika harus dipotong dengan modal.

Mereka tidak mengerti apa itu subsidi dan apa itu kompensasi BBM, yang penting bisa makan. Tetapi ketika kenaikan harga semua komoditas melonjak, masihkah  mereka bisa makan atau meningkat kesejahteraannya? Kalau kemudian mereka nanti tidak bisa makan atau tetap berkubang dalam kemiskinan, berarti secara struktural penguasa berperan membuat mereka seperti ini. Dana kompensasi BBM yang dilakukan pemerintah banyak disinyalir tidak tepat sasaran, bahkan ibarat menuangkan segelas madu di atas lautan luas, dan dipastikan tidak akan membuat air laut menjadi manis. Kalaupun pemerintah akan menggaransi tepat sasaran, tetapi nilai kompensasi itu akan tetap tidak seimbang dengan harga kebutuhan hidup setelah harga BBM dinaikkan.

Sebagai bukti, misalnya, sebut saja melalui kompensasi BBM itu SPP sekolah dan pelayanan kesehatan bisa gratis bagi rakyat miskin. Hitungan matematisnya begini: Seorang petani miskin biasa harus membayar SPP rata-rata sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perbulan dan mengeluarkan biaya kesehatan perbulan rata-rata Rp. 50.000 (limapuluh ribu). Berarti, dalam satu bulan dari kompensasi  BBM itu yang diterima langsung oleh rakyat miskin sebesar Rp. 60.000,-. Sementara dengan kenaikan BBM, dapat menyeret harga kebutuhan hidup menjadi demikian besar. Jadi, kompensasi yang diterima rakyat miskin hanya Rp. 60.000, sementara resiko kenaikan kebutuhan hidup bisa bertambah Rp. 600.000.

Jika demikian, logika menaikkan BBM yang sering dibahasakan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi pada kenyataannya justeru membuat rakyat semakin sengsara.Kalau mau peduli terhadap realitas seperti itu, maka logikanya mesti dibalik, bahwa tidak menaikkan BBM sesungguhnya menolong rakyat miskin. Melihat manfaat kompensasi yang berbanding terbalik dengan harga-harga kebutuhan hidup maka tetap saja tidak menolong rakyat miskin, bahkan berperan menciptakan kemiskinan struktural. Jika demikian, lagi-lagi alasan kompensasi untuk orang miskin, adalah keliru, kurang  mendidik, dan bahkan terkesan hanya komoditas politik atas nama rakyat miskin. Kalau demikian siapa pun bisa menjadi pemimpin di negeri ini, bahkan seorang “pemulung” pun bisa menjadi pemimpin.

Alasannya mudah sekali, misalnya, kalau negara kekurangan uang maka akan menaikkan harga BBM; Kalau masih kurang, maka akan menaikkan tarif dasar listrik; dan kalau masih kurang, maka akan menaikkan tarif telepon, dan seterusnya. Pokoknya hanya berputar pada BBM, listrik, dan telepon.  Sekarang memang listrik belum diusik, telepon juga masih belum diincar, karena yang paling menggetarkan “nafsu” sekarang ini adalah BBM. Itulah BBM, yang penulis ibaratkan  sebagai gadis cantik yang seksi dan memancing “gairah” siapapun yang menjadi penguasa negeri menjadi sangat bernafsu terhadapnya. Yang jelas, “nafsu” BBM ini memiliki andil yang besar dan bersifat laten bagi terciptanya kemiskinan struktural, dan ini tentunya sangat memprihatinkan.[]

BBM adalah ibarat gadis cantik yang membuat kasmaran orang yang memandangnya. Gadis cantik itu memiliki hubungan “percintaan” dengan rakyat miskin, sehingga ketika ia diganggu, maka puluhan juta rakyat miskin sangat terusik. Ketika  pemerintah kurang arif memahami hubungan “percintaan” itu, maka gejolak “api cemburu”, keluh-kesah, bahkan sumpah-serapah terjadi di mana-mana.

Rakyat miskin yang paling terkena imbasnya itu hanya bisa berteriak: “Jangan kau permainkan kekasihku itu!” Itulah ilustrasi yang tepat bagi sebuah hubungan mesra antara BBM dengan rakyat miskin. Keinginan menaikkan harga BBM nampaknya untuk sementara ini memang masih bisa ditahan dengan kekuatan kritik kaum intelektual, demonstrasi mahasiswa, dan tangisan rakyat miskin, namun sesungguhnya masih tetap menyisakan kekhawatiran laten beberapa bulan ke depan. Jika kekhawatiran laten ini terjadi beberapa bulan ke depan, maka jeritan rakyat tak ubahnya  seperti gigitan seekor semut kecil di kaki gajah, yang hanya menimbulkan sedikit gatal tetapi tidak membuat sang gajah harus berhenti berjalan.

Dalam hal ini penulis kurang sependapat kalau keputusan menaikkan harga BBM digunakan istilah “kebijakan”. Hemat penulis, suatu keputusan dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan apabila di dalamnya mengandung makna yang positif dan membawa manfaat. Sebaliknya, jika keputusan itu berimplikasi menyengsarakan rakyat, menjadi tidak tepat bila diistilahkan dengan “kebijakan”. Untuk itu,  penulis tidak sepakat kalau keputusan menaikkan harga BBM dianggap sebagai “kebijakan”.

Kalaupun itu kebijakan, maka lebih tepat dianggap sebagai “kebijakan yang kurang bijak”.Keputusan yang tidak populer dengan menaikkan harga BBM, sering dianggap sebagai alternatif yang ampuh untuk mengatasi defisit anggaran. Logika itu, sesungguhnya hanya obat pelipur lara agar keputusan yang tidak bersahabat itu tetap berjalan. Ditambah lagi dengan alibi bahwa keputusan tersebut merupakan alternatif yang berat, tetapi harus dilakukan. Agar kelihatan bersahabat, maka keinaikan BBM itu diiming-imingi dengan dana kompensasi bagi rakyat miskin, misalnya untuk dana kesehatan, pendidikan, dan sarana sosial lainnya.

Hemat penulis, masalah kompensasi masih harus dikaji ulang karena masih terkesan ada  logika yang absurd dan uthopis di dalamnya.Terkait dengan keganjilan logika tersebut, Karl Marx, seorang filosof Barat modern, pernah menteorikan tentang “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang “diciptakan” oleh pembuat kebijakan struktural. Dengan meminjam teori ini, maka kemiskinan bisa terjadi karena “diciptakan” secara struktural.

Pada dasarnya, kemiskinan struktural ini bukan kemiskinan akibat tidak tercukupinya kebutuhan hidup, tetapi karena kebutuhan hidup itu sendiri dibuat menjadi tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Dari kemiskinan struktural yang tercipta seperti itu, maka  berkembanglah kemudian teori kapitalisme, yang oleh karenanya salah seorang menteri kabinet terdahulu –ketika kompensasi minyak tanah ke elpiji– dengan nada arogannya pernah mengatakan: “Kalau tidak ada uang, jangan beli elpiji”. Ungkapan ini akan bisa dianalogikan menjadi: “Kalau tidak mampu membeli BBM –dan bahkan kalau tidak mampu mencukupi biaya hidup– maka jangan hidup”. Ungkapan itu semakin diperkeruh dengan sesumbar para penentu kebijakan yang katanya akan terus mengontrol harga-harga dan melakukan operasi pasar.

Persoalannya, apakah mereka akan –seperti malaikat– yang mampu mengendalikan semua harga sampai beras, gula, cabe, bawang, tomat, kerupuk, dan lainnya sampai masuk ke gang-gang atau sudut-sudut jalan setapak di kampung-kampung yang merupakan kantong-kantong orang miskin? Atau — mengutif Drajat Wibowo, dalam acara “Duduk Perkara” yang disiarkan TV7 bersama Kwik Kian Gie dan Marie Pangestu beberapa tahun lalu– apakah pemerintah akan menembak mati atau memenjarakan pedagang yang menjual barang di atas harga rata-rata? Operasi pasar pun tidak akan efektif, karena sifatnya  yang insidentil (tidak permanen), tidak tiap hari, dan lagi pula tidak akan menjangkau sampai pasar-pasar tradisional di sudut perkampungan. Hemat penulis, sesumbar tersebut  “imposibble” (tidak mungkin).

Seringkali para penguasa begitu “bernafsu” menaikkan BBM, karena ia statusnya yang ibarat gadis cantik sebagaimana diilustrasikan di atas. Seolah BBM hanya satu-satunya alternatif dalam mengatasi persoalan ekonomi bangsa. Padahal kalau mau jujur, masih ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain menaikkan harga BBM, seperti menaikkan pajak berganda untuk berbagai fasilitas mewah, hotel-hotel berbintang, dan tempat-tempat hiburan, yang umumnya dimiliki kaum the have atau konglomerat. Sayangnya, pemerintah masih belum serius melirik alternatif pajak berganda untuk sektor-sektor tersebut.  “Nafsu” untuk menaikkan harga BBM –seperti terjadi ketika kenaikan BBM beberapa tahun lalu– sudah ditunjukkan oleh penguasa. Waktu itu telah terpublikasi besar-besaran di media televisi, dengan menampilkan iklan “Bolot” dan “Mat Solar”. Keganjilan yang bisa ditemukan adalah ketika iklan yang ditampilkan itu seorang kaya pemilik mobil BMW ketika sedang mengisi bahan bakar.

Padahal, menurut Drajat Wibowo, iklan itu sangat keliru, karena BMW tidak menggunakan premium tetapi pertamax. Pada iklan itu juga, seolah penguasa ingin menampilkan kesan sebagai pahlawan  yang berpihak pada rakyat kecil. Keberpihakan itu diperlihatkan ketika Bolot dan Mat Solar begitu sinis terhadap orang kaya, seraya mengatakan bahwa subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang kaya. Kesinisan itu sebetulnya belum tepat, karena ditampilkan hanya dalam roman iklan semata, sementara pada aplikasinya, pemerintah belum mau menaikkan harga pajak yang berlipat bagi golongan kaya dengan aneka kemewahannya tadi.

Jika demikian, berarti mereka terkesan melindungi “kekayaan struktural” dan menciptakan “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural itu akan semakin nampak ke permukaan ketika seorang tukang sayuran, misalnya, yang menjual satu ikat daun singkong yang dijualnya dengan harga Rp. 250,-. Dalam satu gendongannya, kalau habis terjual paling banyak terkumpul uang hanya Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,-. Bisa dibayangkan begitu kecil untungnya ketika harus dipotong dengan modal.

Mereka tidak mengerti apa itu subsidi dan apa itu kompensasi BBM, yang penting bisa makan. Tetapi ketika kenaikan harga semua komoditas melonjak, masihkah  mereka bisa makan atau meningkat kesejahteraannya? Kalau kemudian mereka nanti tidak bisa makan atau tetap berkubang dalam kemiskinan, berarti secara struktural penguasa berperan membuat mereka seperti ini. Dana kompensasi BBM yang dilakukan pemerintah banyak disinyalir tidak tepat sasaran, bahkan ibarat menuangkan segelas madu di atas lautan luas, dan dipastikan tidak akan membuat air laut menjadi manis. Kalaupun pemerintah akan menggaransi tepat sasaran, tetapi nilai kompensasi itu akan tetap tidak seimbang dengan harga kebutuhan hidup setelah harga BBM dinaikkan.

Sebagai bukti, misalnya, sebut saja melalui kompensasi BBM itu SPP sekolah dan pelayanan kesehatan bisa gratis bagi rakyat miskin. Hitungan matematisnya begini: Seorang petani miskin biasa harus membayar SPP rata-rata sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perbulan dan mengeluarkan biaya kesehatan perbulan rata-rata Rp. 50.000 (limapuluh ribu). Berarti, dalam satu bulan dari kompensasi  BBM itu yang diterima langsung oleh rakyat miskin sebesar Rp. 60.000,-. Sementara dengan kenaikan BBM, dapat menyeret harga kebutuhan hidup menjadi demikian besar. Jadi, kompensasi yang diterima rakyat miskin hanya Rp. 60.000, sementara resiko kenaikan kebutuhan hidup bisa bertambah Rp. 600.000.

Jika demikian, logika menaikkan BBM yang sering dibahasakan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi pada kenyataannya justeru membuat rakyat semakin sengsara.Kalau mau peduli terhadap realitas seperti itu, maka logikanya mesti dibalik, bahwa tidak menaikkan BBM sesungguhnya menolong rakyat miskin. Melihat manfaat kompensasi yang berbanding terbalik dengan harga-harga kebutuhan hidup maka tetap saja tidak menolong rakyat miskin, bahkan berperan menciptakan kemiskinan struktural. Jika demikian, lagi-lagi alasan kompensasi untuk orang miskin, adalah keliru, kurang  mendidik, dan bahkan terkesan hanya komoditas politik atas nama rakyat miskin. Kalau demikian siapa pun bisa menjadi pemimpin di negeri ini, bahkan seorang “pemulung” pun bisa menjadi pemimpin.

Alasannya mudah sekali, misalnya, kalau negara kekurangan uang maka akan menaikkan harga BBM; Kalau masih kurang, maka akan menaikkan tarif dasar listrik; dan kalau masih kurang, maka akan menaikkan tarif telepon, dan seterusnya. Pokoknya hanya berputar pada BBM, listrik, dan telepon.  Sekarang memang listrik belum diusik, telepon juga masih belum diincar, karena yang paling menggetarkan “nafsu” sekarang ini adalah BBM. Itulah BBM, yang penulis ibaratkan  sebagai gadis cantik yang seksi dan memancing “gairah” siapapun yang menjadi penguasa negeri menjadi sangat bernafsu terhadapnya. Yang jelas, “nafsu” BBM ini memiliki andil yang besar dan bersifat laten bagi terciptanya kemiskinan struktural, dan ini tentunya sangat memprihatinkan.[]

BBM adalah ibarat gadis cantik yang membuat kasmaran orang yang memandangnya. Gadis cantik itu memiliki hubungan “percintaan” dengan rakyat miskin, sehingga ketika ia diganggu, maka puluhan juta rakyat miskin sangat terusik. Ketika  pemerintah kurang arif memahami hubungan “percintaan” itu, maka gejolak “api cemburu”, keluh-kesah, bahkan sumpah-serapah terjadi di mana-mana.

Rakyat miskin yang paling terkena imbasnya itu hanya bisa berteriak: “Jangan kau permainkan kekasihku itu!” Itulah ilustrasi yang tepat bagi sebuah hubungan mesra antara BBM dengan rakyat miskin. Keinginan menaikkan harga BBM nampaknya untuk sementara ini memang masih bisa ditahan dengan kekuatan kritik kaum intelektual, demonstrasi mahasiswa, dan tangisan rakyat miskin, namun sesungguhnya masih tetap menyisakan kekhawatiran laten beberapa bulan ke depan. Jika kekhawatiran laten ini terjadi beberapa bulan ke depan, maka jeritan rakyat tak ubahnya  seperti gigitan seekor semut kecil di kaki gajah, yang hanya menimbulkan sedikit gatal tetapi tidak membuat sang gajah harus berhenti berjalan.

Dalam hal ini penulis kurang sependapat kalau keputusan menaikkan harga BBM digunakan istilah “kebijakan”. Hemat penulis, suatu keputusan dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan apabila di dalamnya mengandung makna yang positif dan membawa manfaat. Sebaliknya, jika keputusan itu berimplikasi menyengsarakan rakyat, menjadi tidak tepat bila diistilahkan dengan “kebijakan”. Untuk itu,  penulis tidak sepakat kalau keputusan menaikkan harga BBM dianggap sebagai “kebijakan”.

Kalaupun itu kebijakan, maka lebih tepat dianggap sebagai “kebijakan yang kurang bijak”.Keputusan yang tidak populer dengan menaikkan harga BBM, sering dianggap sebagai alternatif yang ampuh untuk mengatasi defisit anggaran. Logika itu, sesungguhnya hanya obat pelipur lara agar keputusan yang tidak bersahabat itu tetap berjalan. Ditambah lagi dengan alibi bahwa keputusan tersebut merupakan alternatif yang berat, tetapi harus dilakukan. Agar kelihatan bersahabat, maka keinaikan BBM itu diiming-imingi dengan dana kompensasi bagi rakyat miskin, misalnya untuk dana kesehatan, pendidikan, dan sarana sosial lainnya.

Hemat penulis, masalah kompensasi masih harus dikaji ulang karena masih terkesan ada  logika yang absurd dan uthopis di dalamnya.Terkait dengan keganjilan logika tersebut, Karl Marx, seorang filosof Barat modern, pernah menteorikan tentang “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang “diciptakan” oleh pembuat kebijakan struktural. Dengan meminjam teori ini, maka kemiskinan bisa terjadi karena “diciptakan” secara struktural.

Pada dasarnya, kemiskinan struktural ini bukan kemiskinan akibat tidak tercukupinya kebutuhan hidup, tetapi karena kebutuhan hidup itu sendiri dibuat menjadi tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Dari kemiskinan struktural yang tercipta seperti itu, maka  berkembanglah kemudian teori kapitalisme, yang oleh karenanya salah seorang menteri kabinet terdahulu –ketika kompensasi minyak tanah ke elpiji– dengan nada arogannya pernah mengatakan: “Kalau tidak ada uang, jangan beli elpiji”. Ungkapan ini akan bisa dianalogikan menjadi: “Kalau tidak mampu membeli BBM –dan bahkan kalau tidak mampu mencukupi biaya hidup– maka jangan hidup”. Ungkapan itu semakin diperkeruh dengan sesumbar para penentu kebijakan yang katanya akan terus mengontrol harga-harga dan melakukan operasi pasar.

Persoalannya, apakah mereka akan –seperti malaikat– yang mampu mengendalikan semua harga sampai beras, gula, cabe, bawang, tomat, kerupuk, dan lainnya sampai masuk ke gang-gang atau sudut-sudut jalan setapak di kampung-kampung yang merupakan kantong-kantong orang miskin? Atau — mengutif Drajat Wibowo, dalam acara “Duduk Perkara” yang disiarkan TV7 bersama Kwik Kian Gie dan Marie Pangestu beberapa tahun lalu– apakah pemerintah akan menembak mati atau memenjarakan pedagang yang menjual barang di atas harga rata-rata? Operasi pasar pun tidak akan efektif, karena sifatnya  yang insidentil (tidak permanen), tidak tiap hari, dan lagi pula tidak akan menjangkau sampai pasar-pasar tradisional di sudut perkampungan. Hemat penulis, sesumbar tersebut  “imposibble” (tidak mungkin).

Seringkali para penguasa begitu “bernafsu” menaikkan BBM, karena ia statusnya yang ibarat gadis cantik sebagaimana diilustrasikan di atas. Seolah BBM hanya satu-satunya alternatif dalam mengatasi persoalan ekonomi bangsa. Padahal kalau mau jujur, masih ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain menaikkan harga BBM, seperti menaikkan pajak berganda untuk berbagai fasilitas mewah, hotel-hotel berbintang, dan tempat-tempat hiburan, yang umumnya dimiliki kaum the have atau konglomerat. Sayangnya, pemerintah masih belum serius melirik alternatif pajak berganda untuk sektor-sektor tersebut.  “Nafsu” untuk menaikkan harga BBM –seperti terjadi ketika kenaikan BBM beberapa tahun lalu– sudah ditunjukkan oleh penguasa. Waktu itu telah terpublikasi besar-besaran di media televisi, dengan menampilkan iklan “Bolot” dan “Mat Solar”. Keganjilan yang bisa ditemukan adalah ketika iklan yang ditampilkan itu seorang kaya pemilik mobil BMW ketika sedang mengisi bahan bakar.

Padahal, menurut Drajat Wibowo, iklan itu sangat keliru, karena BMW tidak menggunakan premium tetapi pertamax. Pada iklan itu juga, seolah penguasa ingin menampilkan kesan sebagai pahlawan  yang berpihak pada rakyat kecil. Keberpihakan itu diperlihatkan ketika Bolot dan Mat Solar begitu sinis terhadap orang kaya, seraya mengatakan bahwa subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang kaya. Kesinisan itu sebetulnya belum tepat, karena ditampilkan hanya dalam roman iklan semata, sementara pada aplikasinya, pemerintah belum mau menaikkan harga pajak yang berlipat bagi golongan kaya dengan aneka kemewahannya tadi.

Jika demikian, berarti mereka terkesan melindungi “kekayaan struktural” dan menciptakan “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural itu akan semakin nampak ke permukaan ketika seorang tukang sayuran, misalnya, yang menjual satu ikat daun singkong yang dijualnya dengan harga Rp. 250,-. Dalam satu gendongannya, kalau habis terjual paling banyak terkumpul uang hanya Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,-. Bisa dibayangkan begitu kecil untungnya ketika harus dipotong dengan modal.

Mereka tidak mengerti apa itu subsidi dan apa itu kompensasi BBM, yang penting bisa makan. Tetapi ketika kenaikan harga semua komoditas melonjak, masihkah  mereka bisa makan atau meningkat kesejahteraannya? Kalau kemudian mereka nanti tidak bisa makan atau tetap berkubang dalam kemiskinan, berarti secara struktural penguasa berperan membuat mereka seperti ini. Dana kompensasi BBM yang dilakukan pemerintah banyak disinyalir tidak tepat sasaran, bahkan ibarat menuangkan segelas madu di atas lautan luas, dan dipastikan tidak akan membuat air laut menjadi manis. Kalaupun pemerintah akan menggaransi tepat sasaran, tetapi nilai kompensasi itu akan tetap tidak seimbang dengan harga kebutuhan hidup setelah harga BBM dinaikkan.

Sebagai bukti, misalnya, sebut saja melalui kompensasi BBM itu SPP sekolah dan pelayanan kesehatan bisa gratis bagi rakyat miskin. Hitungan matematisnya begini: Seorang petani miskin biasa harus membayar SPP rata-rata sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perbulan dan mengeluarkan biaya kesehatan perbulan rata-rata Rp. 50.000 (limapuluh ribu). Berarti, dalam satu bulan dari kompensasi  BBM itu yang diterima langsung oleh rakyat miskin sebesar Rp. 60.000,-. Sementara dengan kenaikan BBM, dapat menyeret harga kebutuhan hidup menjadi demikian besar. Jadi, kompensasi yang diterima rakyat miskin hanya Rp. 60.000, sementara resiko kenaikan kebutuhan hidup bisa bertambah Rp. 600.000.

Jika demikian, logika menaikkan BBM yang sering dibahasakan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi pada kenyataannya justeru membuat rakyat semakin sengsara.Kalau mau peduli terhadap realitas seperti itu, maka logikanya mesti dibalik, bahwa tidak menaikkan BBM sesungguhnya menolong rakyat miskin. Melihat manfaat kompensasi yang berbanding terbalik dengan harga-harga kebutuhan hidup maka tetap saja tidak menolong rakyat miskin, bahkan berperan menciptakan kemiskinan struktural. Jika demikian, lagi-lagi alasan kompensasi untuk orang miskin, adalah keliru, kurang  mendidik, dan bahkan terkesan hanya komoditas politik atas nama rakyat miskin. Kalau demikian siapa pun bisa menjadi pemimpin di negeri ini, bahkan seorang “pemulung” pun bisa menjadi pemimpin.

Alasannya mudah sekali, misalnya, kalau negara kekurangan uang maka akan menaikkan harga BBM; Kalau masih kurang, maka akan menaikkan tarif dasar listrik; dan kalau masih kurang, maka akan menaikkan tarif telepon, dan seterusnya. Pokoknya hanya berputar pada BBM, listrik, dan telepon.  Sekarang memang listrik belum diusik, telepon juga masih belum diincar, karena yang paling menggetarkan “nafsu” sekarang ini adalah BBM. Itulah BBM, yang penulis ibaratkan  sebagai gadis cantik yang seksi dan memancing “gairah” siapapun yang menjadi penguasa negeri menjadi sangat bernafsu terhadapnya. Yang jelas, “nafsu” BBM ini memiliki andil yang besar dan bersifat laten bagi terciptanya kemiskinan struktural, dan ini tentunya sangat memprihatinkan.[]

BBM adalah ibarat gadis cantik yang membuat kasmaran orang yang memandangnya. Gadis cantik itu memiliki hubungan “percintaan” dengan rakyat miskin, sehingga ketika ia diganggu, maka puluhan juta rakyat miskin sangat terusik. Ketika  pemerintah kurang arif memahami hubungan “percintaan” itu, maka gejolak “api cemburu”, keluh-kesah, bahkan sumpah-serapah terjadi di mana-mana.

Rakyat miskin yang paling terkena imbasnya itu hanya bisa berteriak: “Jangan kau permainkan kekasihku itu!” Itulah ilustrasi yang tepat bagi sebuah hubungan mesra antara BBM dengan rakyat miskin. Keinginan menaikkan harga BBM nampaknya untuk sementara ini memang masih bisa ditahan dengan kekuatan kritik kaum intelektual, demonstrasi mahasiswa, dan tangisan rakyat miskin, namun sesungguhnya masih tetap menyisakan kekhawatiran laten beberapa bulan ke depan. Jika kekhawatiran laten ini terjadi beberapa bulan ke depan, maka jeritan rakyat tak ubahnya  seperti gigitan seekor semut kecil di kaki gajah, yang hanya menimbulkan sedikit gatal tetapi tidak membuat sang gajah harus berhenti berjalan.

Dalam hal ini penulis kurang sependapat kalau keputusan menaikkan harga BBM digunakan istilah “kebijakan”. Hemat penulis, suatu keputusan dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan apabila di dalamnya mengandung makna yang positif dan membawa manfaat. Sebaliknya, jika keputusan itu berimplikasi menyengsarakan rakyat, menjadi tidak tepat bila diistilahkan dengan “kebijakan”. Untuk itu,  penulis tidak sepakat kalau keputusan menaikkan harga BBM dianggap sebagai “kebijakan”.

Kalaupun itu kebijakan, maka lebih tepat dianggap sebagai “kebijakan yang kurang bijak”.Keputusan yang tidak populer dengan menaikkan harga BBM, sering dianggap sebagai alternatif yang ampuh untuk mengatasi defisit anggaran. Logika itu, sesungguhnya hanya obat pelipur lara agar keputusan yang tidak bersahabat itu tetap berjalan. Ditambah lagi dengan alibi bahwa keputusan tersebut merupakan alternatif yang berat, tetapi harus dilakukan. Agar kelihatan bersahabat, maka keinaikan BBM itu diiming-imingi dengan dana kompensasi bagi rakyat miskin, misalnya untuk dana kesehatan, pendidikan, dan sarana sosial lainnya.

Hemat penulis, masalah kompensasi masih harus dikaji ulang karena masih terkesan ada  logika yang absurd dan uthopis di dalamnya.Terkait dengan keganjilan logika tersebut, Karl Marx, seorang filosof Barat modern, pernah menteorikan tentang “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang “diciptakan” oleh pembuat kebijakan struktural. Dengan meminjam teori ini, maka kemiskinan bisa terjadi karena “diciptakan” secara struktural.

Pada dasarnya, kemiskinan struktural ini bukan kemiskinan akibat tidak tercukupinya kebutuhan hidup, tetapi karena kebutuhan hidup itu sendiri dibuat menjadi tidak terjangkau oleh rakyat kecil. Dari kemiskinan struktural yang tercipta seperti itu, maka  berkembanglah kemudian teori kapitalisme, yang oleh karenanya salah seorang menteri kabinet terdahulu –ketika kompensasi minyak tanah ke elpiji– dengan nada arogannya pernah mengatakan: “Kalau tidak ada uang, jangan beli elpiji”. Ungkapan ini akan bisa dianalogikan menjadi: “Kalau tidak mampu membeli BBM –dan bahkan kalau tidak mampu mencukupi biaya hidup– maka jangan hidup”. Ungkapan itu semakin diperkeruh dengan sesumbar para penentu kebijakan yang katanya akan terus mengontrol harga-harga dan melakukan operasi pasar.

Persoalannya, apakah mereka akan –seperti malaikat– yang mampu mengendalikan semua harga sampai beras, gula, cabe, bawang, tomat, kerupuk, dan lainnya sampai masuk ke gang-gang atau sudut-sudut jalan setapak di kampung-kampung yang merupakan kantong-kantong orang miskin? Atau — mengutif Drajat Wibowo, dalam acara “Duduk Perkara” yang disiarkan TV7 bersama Kwik Kian Gie dan Marie Pangestu beberapa tahun lalu– apakah pemerintah akan menembak mati atau memenjarakan pedagang yang menjual barang di atas harga rata-rata? Operasi pasar pun tidak akan efektif, karena sifatnya  yang insidentil (tidak permanen), tidak tiap hari, dan lagi pula tidak akan menjangkau sampai pasar-pasar tradisional di sudut perkampungan. Hemat penulis, sesumbar tersebut  “imposibble” (tidak mungkin).

Seringkali para penguasa begitu “bernafsu” menaikkan BBM, karena ia statusnya yang ibarat gadis cantik sebagaimana diilustrasikan di atas. Seolah BBM hanya satu-satunya alternatif dalam mengatasi persoalan ekonomi bangsa. Padahal kalau mau jujur, masih ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah selain menaikkan harga BBM, seperti menaikkan pajak berganda untuk berbagai fasilitas mewah, hotel-hotel berbintang, dan tempat-tempat hiburan, yang umumnya dimiliki kaum the have atau konglomerat. Sayangnya, pemerintah masih belum serius melirik alternatif pajak berganda untuk sektor-sektor tersebut.  “Nafsu” untuk menaikkan harga BBM –seperti terjadi ketika kenaikan BBM beberapa tahun lalu– sudah ditunjukkan oleh penguasa. Waktu itu telah terpublikasi besar-besaran di media televisi, dengan menampilkan iklan “Bolot” dan “Mat Solar”. Keganjilan yang bisa ditemukan adalah ketika iklan yang ditampilkan itu seorang kaya pemilik mobil BMW ketika sedang mengisi bahan bakar.

Padahal, menurut Drajat Wibowo, iklan itu sangat keliru, karena BMW tidak menggunakan premium tetapi pertamax. Pada iklan itu juga, seolah penguasa ingin menampilkan kesan sebagai pahlawan  yang berpihak pada rakyat kecil. Keberpihakan itu diperlihatkan ketika Bolot dan Mat Solar begitu sinis terhadap orang kaya, seraya mengatakan bahwa subsidi BBM dinikmati oleh orang-orang kaya. Kesinisan itu sebetulnya belum tepat, karena ditampilkan hanya dalam roman iklan semata, sementara pada aplikasinya, pemerintah belum mau menaikkan harga pajak yang berlipat bagi golongan kaya dengan aneka kemewahannya tadi.

Jika demikian, berarti mereka terkesan melindungi “kekayaan struktural” dan menciptakan “kemiskinan struktural”. Kemiskinan struktural itu akan semakin nampak ke permukaan ketika seorang tukang sayuran, misalnya, yang menjual satu ikat daun singkong yang dijualnya dengan harga Rp. 250,-. Dalam satu gendongannya, kalau habis terjual paling banyak terkumpul uang hanya Rp. 10.000,- sampai Rp. 20.000,-. Bisa dibayangkan begitu kecil untungnya ketika harus dipotong dengan modal.

Mereka tidak mengerti apa itu subsidi dan apa itu kompensasi BBM, yang penting bisa makan. Tetapi ketika kenaikan harga semua komoditas melonjak, masihkah  mereka bisa makan atau meningkat kesejahteraannya? Kalau kemudian mereka nanti tidak bisa makan atau tetap berkubang dalam kemiskinan, berarti secara struktural penguasa berperan membuat mereka seperti ini. Dana kompensasi BBM yang dilakukan pemerintah banyak disinyalir tidak tepat sasaran, bahkan ibarat menuangkan segelas madu di atas lautan luas, dan dipastikan tidak akan membuat air laut menjadi manis. Kalaupun pemerintah akan menggaransi tepat sasaran, tetapi nilai kompensasi itu akan tetap tidak seimbang dengan harga kebutuhan hidup setelah harga BBM dinaikkan.

Sebagai bukti, misalnya, sebut saja melalui kompensasi BBM itu SPP sekolah dan pelayanan kesehatan bisa gratis bagi rakyat miskin. Hitungan matematisnya begini: Seorang petani miskin biasa harus membayar SPP rata-rata sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perbulan dan mengeluarkan biaya kesehatan perbulan rata-rata Rp. 50.000 (limapuluh ribu). Berarti, dalam satu bulan dari kompensasi  BBM itu yang diterima langsung oleh rakyat miskin sebesar Rp. 60.000,-. Sementara dengan kenaikan BBM, dapat menyeret harga kebutuhan hidup menjadi demikian besar. Jadi, kompensasi yang diterima rakyat miskin hanya Rp. 60.000, sementara resiko kenaikan kebutuhan hidup bisa bertambah Rp. 600.000.

Jika demikian, logika menaikkan BBM yang sering dibahasakan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi pada kenyataannya justeru membuat rakyat semakin sengsara.Kalau mau peduli terhadap realitas seperti itu, maka logikanya mesti dibalik, bahwa tidak menaikkan BBM sesungguhnya menolong rakyat miskin. Melihat manfaat kompensasi yang berbanding terbalik dengan harga-harga kebutuhan hidup maka tetap saja tidak menolong rakyat miskin, bahkan berperan menciptakan kemiskinan struktural. Jika demikian, lagi-lagi alasan kompensasi untuk orang miskin, adalah keliru, kurang  mendidik, dan bahkan terkesan hanya komoditas politik atas nama rakyat miskin. Kalau demikian siapa pun bisa menjadi pemimpin di negeri ini, bahkan seorang “pemulung” pun bisa menjadi pemimpin.

Alasannya mudah sekali, misalnya, kalau negara kekurangan uang maka akan menaikkan harga BBM; Kalau masih kurang, maka akan menaikkan tarif dasar listrik; dan kalau masih kurang, maka akan menaikkan tarif telepon, dan seterusnya. Pokoknya hanya berputar pada BBM, listrik, dan telepon.  Sekarang memang listrik belum diusik, telepon juga masih belum diincar, karena yang paling menggetarkan “nafsu” sekarang ini adalah BBM. Itulah BBM, yang penulis ibaratkan  sebagai gadis cantik yang seksi dan memancing “gairah” siapapun yang menjadi penguasa negeri menjadi sangat bernafsu terhadapnya. Yang jelas, “nafsu” BBM ini memiliki andil yang besar dan bersifat laten bagi terciptanya kemiskinan struktural, dan ini tentunya sangat memprihatinkan.[]