UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Agama dan Pilkada

Bukan kali ini saja agama begitu riuh dipercakapkan di ruang publik. Seperti menjadi sebuah ritual, hajat politik mulai dari pilbup, pilgub sampai pilpres tampaknya kurang afdol ketika tidak melibatkan isu agama dan umat beragama.  Dan menjadi sangat bergemuruh justru ketika tema agama itu dilemparkan seorang petahana yang datang dari mazhab tak sehaluan keyakinan, dari kelompok  minoritas. Di pusaran ini, agama menjadi bahan baku yang paling mudah “digoreng” untuk kepentingan apa pun juga. Betul apa yang dibilang sosiolog Ibnu Rusydi, tidak ada yang paling mudah menjinakkan massa kecuali dengan  menating sentimen keagamaan.

Agama hadir bisa menjadi energi positif  dan tidak menutup kemungkinan konflik berlarut-larut dan tidak mudah dipadamkan juga karena urusan agama yang dipahami salah kaprah. Fenomena terkahir yang menimpa Syiria adalah contoh konkret pergelaran  tragedi kemanusiaan karena sedikit banyak dipicu persoalan agama.  Ketika api itu sudah membesar bukan hanya masyarakat sipil bahkan militer pun kesulitan memadamkannya. Apalagi kalau sudah masuk kepentingan asing dan politik global maka situasi akan semakin kusut masai dan mengurainya kembali kepada kondisi semula nyaris mustahil.

Pasca robohnya negara Orde Baru, wajah politik di negeri kepulauan tampaknya semakin terpelanting dalam kutub keberagamaan yang puritan. Mereka tidak lagi mempromosikan fahamnya  secara sembunyi-sembunyi namun melakukan harakah terang-terangan bahkan dengan heroik ada yang menampik keberadaan Pancasila dan  menolak demokrasi. Saya mencatat lima faktor yang mengondisikan bangkitnya politik aliran  dan keberagamaan ekslusif itu:

Pertama, gagalnya politik SARA yang diterapkan Orde Baru.  Kegagalan ini karena selama kekuasaan Orde Baru ihwal yang berkaitan dengan isu agama, ras dan etnik bukan tumbuh dari kesadaran massa-horizontal tapi lebih karena pemaksaan, bersifat vertikal, semata hanya untuk kepentingan stabilitas negara.

Kedua, dialog antaragama yang dikembangkan masyarakat sipil wataknya terlampau elitis dan akademis. Hanya dipahami kelas menengah dan kaum terpelajar.  Seringkali alih-alih khalayak memahami ajaran mereka yang berlainan akidah bahkan ajarannya sendiri  dipahami setengah-setengah.

Ketiga, pengajaran agama baik di pendidikan formal ataupun non formal kebanyakan bersifat indoktrinasi. Tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya sikap kritis dan upaya mengembangkan pengajaran yang dialogis. Sehingga yang dihasilkan dari proses pendidikan seperti itu bukan terbukanya sikap lapang dan toleran tapi kian mengentalkan  fanatisme, tertutup dan sekaligus memandang lian sebagai keliru.

Keempat, agama yang diinternalisasikan  terlampau banyak muatan dimensi teologisnya. Artinya kebenaran agama yang menjadi tolok ukur senantiasa dikembalikan kepada “langit” bukan kepada sejauh mana agama itu memiliki kontribusi besar terhadap upaya membangun kemanusiaan yang luhur dan menciptakan keadaban hidup.

Kelima, dari sisi aksiologis (nilai) pengalaman keberagamaan sering kali dipotret dari sudut kesalehan ritual, sementara  kesalehan sosial bahkan lingkungan yang juga menjadi modus keberagamaan  terlupakan. Sehingga dengan mudah kita melihat orang yang rajin beribadah, tapi merasa tidak berdosa saat melakukan tindakan korupsi. Masjid dan pasar nyaris satu sama lain tidak berhubungan. Masjid syai’un dan pasar syai’un akhar.

Lima faktor itulah tampaknya yang menjadi alasan utama mengapa agama di negeri kepulauan di satu sisi tidak memiliki pengaruh riil terhadap politik harian dalam berbangsa dan bernegara, dan di sisi lain mengapa pada saat yang sama “agama” masih tetap menjadi menu utama dalam setiap hajatan politik.

Politik nilai

Dalam konteks keindonesiaan, pendiri bangsa sesungguhnya telah memberikan teladan mengagumkan bagaimana seharusnya agama ketika dilibatkan dalam bingkai kebangsaan. Bagi saya Pancasila, Pembukaan dan UUD 1945 adalah karya agung yang melambangkan hasil dari perdebatan rasional penalaran agama di ruang publik yang bisa diterima oleh semua kalangan.

Para pendiri bangsa itu baik dari kalangan Islam, sosiolis, nasionalis bahkan komunis, mereka mengusung tema agama tidak dengan mengerahkan demo untuk memaksakan kehendak, tapi lebih mengedepankan akal sehat, membedahnya  di ruang konstituante dengan membangun argumentasi dan penalaran yang tajam. Risalah rapat-rapat di BPUPKI dan PPKI menjadi saksi nyata ihwal hikayat elit politik pada masa itu yang berpolitik dengan isi kepala, dengan kekuatan logika bukan logika kekuatan.

Dalam sejarah kebangsaan blok yang memobilisasi massa dengan latar politik aliran yang ekstrim seperti diartikulasikan DI atau PKI, faktanya tidak mendapatkan respons dari masyarakat luas. Gerakan sparatis seperti itu mati (atau dimatikan) sebelum berkembang.

Sebagai rahmat

Ahok atau bukan Ahok atau siapa pun juga, tidak bermain api dengan agama. Dalam pilkada justru yang semestinya di kedepankan adalah politik riil yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tema seputar HAM, gender, banjir, tatakelola pemerintahan yang baik, sampah, pendidikan, transparansi anggaran,  ekonomi, penataan taman, hal ini semestinya yang harus mengisi ruang publik untuk diperdebatkan dengan tajam dan valid. Tema seperti ini juga akan mudah dimintai  pertanggungjawabannya dan mudah mengukurnya.

Agama biarkan hidup menjadi palung keyakinan personal, menjadi jangkar moral dan etika yang menjadi pandu seseorang.  Berlaku jujur, amanah, tidak melanggar sumpah yang menjadi keutamaan universal justru akan menjadi watak yang terintegrasi dalam keinsafan seseorang ketika semuanya menjadi bagian dari imperatif agama itu.[]

Asep Salahudin, kolumnis, Dosen UIN SGD Bandung dan Pascasarjana IAILM Tasikmalaya.

Sumber, Pikiran Rakyat 5 NOvember 2016.