UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Ada 20 Teroris Mengunggu Eksekusi Mati

[www.uinsgd.ac.id] Ada 20 terpidana mati teroris di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan Jawa Tengah yang sedang menunggu eksekusi. Mereka dititipkan  di enam lapas yang tersebar di pulau itu: Lapas Kelas II Besi, Lapas Narkotika, Lapas Kembang Kuning, Permisan, Pasir Putih, dan Lapas Batu.

Demikian diungkapkan Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SGD Bandung M Irsan Nasution, SH, MH dalam diskusi rutin dosen yang digelar Pusat Kajian Syariah, Hukum, HAM, Kemasyarakatan (PKSHK) FSH, Senin (01/02/2016).  Diskusi rutin bertajuk “Merespons Upaya Pemerintah terhadap Perubahan Undang-undang Terorisme di Indonesia” ini dipandu oleh Ketua PKSHK Abdullah Syafe’i, M.Ag, dihadiri Dekan FSH Dr Ah Fathoni, Wakil Dekan II FSH Dr Fauzan Ali Rasyid, M.Ag dan aktivis Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) Drs. Ayi Sofyan, M.Ag.

Menurut Irsan, kejahatan terorisme di negeri ini terus terjadi sehingga pemberantasannya tidak semata-mata masalah hukum dan penegakan hukum, etapi juga masalah sosial, budaya, ekonomi yang erat kaitannya dengan masalah ketaanan bangsa. Kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya ditujukan  untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kadaulatan bangsa, hak asasi korban, saksi, dan tersangka/terdakwa.

Menyinggung Undang-undang Terorise, Irsan menganggap, undang-undangnya dipaksankan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputeri.  “Besar kemungkinan undang-undang itu pesanan atau desakan negara asing, pasca-Bom Bali I dan II sehingga tidak sesuai dengan sistem ukum pidana Indonesia. Sulit juga menerakan sanksi pidannya bagi orang yang melakukan bom bunuh diri,” katanya.  

Ada tiga hal penting dalam perubahan undang-undang. Itu bisa dilihat pada aturan peralihannya antara lain: pertama, Dengan disahkannya undang-undang baru maka undang-undang lama dinyatakan tidak berlaku; kedua, Dengan disahkannya undang-undang baru maka undang-undang lama dinyatakan tetap berlaku; ketiga, Dengan disahkannya undang-undang baru maka undang-undang lama tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.

Upaya yang dilakukan terhadap perubahan udang-undang teroris antara lain: perbahan dan bentuk revisi undang-undang dengan memperbaiki kelemahan, kekurangan dan dilakukan penambahan sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia yang Europa Continental System. Perubahan dalam bentuk Undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknolog kekinian serta modus operandi kejahatan teroris yang berkembang, dengan tidak meninggalkan undang-undang yang lama. (Nanang Sungkawa)