UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

60 Mahasiswa IH Berlatih Legal Drafting

[www.uinsgd.ac.id] Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN SGD Bandung Dr Ah Fathonih, M.Ag mengharapkan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum punya cita-cita besar menjadi ahli hukum yang paham dan terampil dalam merancang peraturan perundang-undangan. Ini penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang selaras dengan kepentingan masyarakat.

Harapan  Dekan ini disampaikan saat membuka “Pelatihan Legislative Drafting: Perancangan Peraturan Daerah (Perda)”, di Aula FSH, Selasa (4/4/2017). Pelatihan diikuti oleh 60 mahasiswa IH, dengan instruktur Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung H Rizal Khairul, SIp, M.Si dan Kabag Hukum Pemkot Bandung H Bambang Suhari, SH, dimederatori oleh staf Jurusan IH Dian R Gumelar, SH.  

Dalam sambutannya, Dekan mengapresiasi ide-ide cerdas para mahasiswa IH dalam rangkaian Recht Partij XIX Prodi Ilmu Hukum FSH. Selain daya upayanya bermafaat untuk orang lain, juga berguna  untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya tatkala mereka ikut andil dalam pembangunan hukum di daerah maupun di lingkup nasional.

“Jadi kalian harus punya cita-cita besar, misalnya menjadi ahli hukum, hakim, praktisi hukum, atau politisi sekalipun. Tentu segala halnya harus disiapkan dan dilatih sejak sekarang, baik penguasaan ilmunya, keahlian, maupun kemampuan, terutama dalam konteks visi unggul dan kompetitif,” tegas Dekan.

Menurut Ketua Jurusan IH Dr H Utang Rosidin, SH, MH, pelatihan Legal Drafting ini sangat penting bagi mahasiswa, agar mereka tahu sekaligus berlatih bagaimana proses penyusunan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan,teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga penyebarluasan.

“Manakala lulusan IH jadi anggota legislatif atau aparatur pemerintahan, maka harus punya kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan. Apalagi jika lingkup tugas dan kewenangannya berhubungan dengan kepentingan publik. Selain itu, mereka akan sensitif menemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, atau bertentangan satu sama lain, yang bisa menimbulkan implikasi hukum yang fatal,” kata Dr Utang.

“Bersama anggota legilatif dan praktisi hukum, mereka membahas mengenai keterampilan dalam merancang peraturan daerah, baik dari sisi analisis legal, tata bahasa, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya,” jelas Dr Utang.(Nanang Sungkawa)