“Komunikasi Partai Islam” yang ditulis Prof. Deddy Ismatullah (PR, 4/4) sebagai tanggapan atas “Imagologi Partai Islam”, menarik dielaborasi lebih lanjut walaupun ada pelebaran wacana dengan mengapungkan persoalan kepemimpinan Islam (modal ideologi) dalam konteks Pasundan (modal kultural) yang sudah sering saya ulas di berbagai media dan di antaranya di Pikiran Rakyat (Sunda Politikjati, 20/2/2013), Menyoal Politisi Sunda (28/5/2012), Krisis Kepemimpinan Sunda (4/4/2012)
Tentu di titik ini kita tidak silang pendapat: bahwa partai politik adalah salah satu pilar demokrasi. Partai di tingkat norma tidak ada cela, menjadi persoalan serius yang nyaris melanda setiap partai yang ada ketika diturunkan dalam wujud realita sejarah pengalaman keseharian. Para politisi itu acapkali justru menampilkan tindakan yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai politik.
Terjadi ketegangan antara politik dengan prakteknya di sisi lain, inilah pokok soal yang bukan hanya menghinakan akal budi namun juga telah membikin partai menjadi nampak tunakebenaran diperiksa dari sudut teori kebenaran apapun: korespondensi, performasi, koherensi, sintaksis dan apalagi agama.
Mungkin benar apa yang pernah dibilang Pramoedya Ananta Toer bahwa membaca politik Indonesia harus dengan optik terbalik. Kalau mereka bilang hitam yang dimaksud sesungguhnya putih. Kalau disampaikan pentingnya mengencangkan ikat pinggang, maknanya wajib rakus. Bila dikatakan gratis, itu mengandung pesan harus bayar. Birokrasi diserukan agar melayani, kita harus menangkap sinyal bahwa birokrat itu kerjanya mempersulit. “Katakan tidak pada korupsi”, iklan itu artinya silahkan korupsi sepuasnya mumpung masih berkuasa.
Entahlah. Boleh jadi benar apa yang diutarakan filsuf Nietzsche bahwa di zaman gelap politisi hadir jauh lebih menyeramkan ketimbang monster sekalipun. Atau dalam ungkapan Lenin politisi menjadi kerumunan manusia pemalas yang lebih dingin dari pada es yang telah lama mendekam di kulkas, mereka sibuk mengurus dirinya sendiri dan lupa terhadap khitah politik yang semestinya menjadikan kepentingan publik sebagai daulat utama.
Karena praktik politik senantiasa bertentangan dengan “nilai-nilai politik”, maka dari dulu Niccolo Machiavelli telah memberikan nasihat kepada penguasa Firenze, Lorenzo de’ Medici, dalam kitab Il Principe (Sang Penguasa) tentang tujuan haruslah menghalalkan segala cara (the end justifies the means). Bahwa agar politik tegak musti dijangkarkan kepada muslihat, kepada pencitraan bukan kedalaman, ditancapkan di atas spirit “dinasti” bukan etik demokrasi, yang dikedepankan bukan kecerdikan berargumen tapi keterampilan menghimpun rente.
Dan hari ini risalah Il Principe jauh lebih didengarkan ketimbang menyimak At-Tibrul Masbuk fi Nashihatil Muluk (al-Ghazali) , al-Madinah al-Fadhilah (al-Farabi), al-Ahkam al-Sulthaniyah (Imam al-Mawardi) atau as-Siyasah s asy-Syariyyah fi Ishlahi ar-Rai wa ar-Raiyyah (Ibnu Taimiyyah) dan atau dalam konteks kesundaan “literasi politik” moral ala “Amanat Galunggung”, “Carita Parahiyangan”, “Siksa Kandang Karesian,” “Novel Pangeran Kornel” kian lamat terdengar.
Sementara ayat-ayat Tuhan yang berkaitan dengan politik dan sirah kenabian hanya menjadi “teks” hapalan pelajaran mata kuliah “Politik Islam” di seluruh perguruan tinggi Islam. Dan selebihnya, teks ini sering hanya berfungsi untuk mempertontonkan kecerdasan khas debat para aktivis Islam dengan latar nalar skolastik yang serba bipolar manikean salah benar di mana dunia dihadirkan sebagai panggung perebutan antara hak dan batil tanpa menyadari bahwa pemahaman monolitik ini berpotensi menimbulkan kekerasan simbolik.
Sistemik
Bisa jadi ini masalah personal problems, permasalahan individu, bukan institutional problems, permasalahan lembaga, tapi ketika persoalan ini sudah sistemik maka tidak heran kalau “pendidikan politik” pascareformasi relatif gagal segagal-gagalnya. Terbukti dari setiap pilkada, yang keluar sebagai pemenang adalah golput termasuk yang kemarin diselenggarakan di Jawa Barat dengan menghabiskan APBD milyaran rupiah, kemenangan golput jauh melampaui angka pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar.
Ya. Politik (dan institusi partai) akhirnya selalu berada dalam atmosfer ambivalensi. Dalam tarik menarik yang ditakdirkan tidak ada akhir. Politik diyakini menawarkan kebajikan, dalam arena politik rutin menjadi ajang kericuhan. Politik menjanjikan kepastian, dan perilaku yang ditebarkan penuh kecemasan (tipu, dagang sapi, transaksional). Politik menjaminkan masyarakat madani, riil politik kehidupan semakin kehilangan adab.
Di titik ini, harus diakui, bahwa hari ini medan politik sudah kehilangan teladan. Tanpa harus dikomunikasikan “manusia luhur” itu dengan sendirinya akan dilahirkan. Tidak perlu merekayasa kepemimpinan etnik agar menjadi tokoh nasional, toh Jokowi pun dengan kerpibadiannya yang otentik dapat menjadi tokoh nasional dari yang semula hanya sekadar walikota.
Di Jawa Barat, memang bertebaran bupati dan walikota, tapi nyaris dari yang sekian banyak itu arus utamanya hanya bermental penguasa. Tidak sedikit habis menjabat harus berurusan dengan KPK bahkan ada juga yang menjadi percakapan publik dan diberhentikan gara-gara urusan kawin siri. Tragis.
Inilah fenomena yang disebut filsuf Eropa Timur Slavoj Zizek (Robertus Robet, 2010) sebagai pendangkalan dari efisiensi simbolik (symbolic efficency). Akibatnya kita hidup dengan “budaya seolah-olah”: kita selalu mendapatkan lebih dari segala yang kita bayarkan tapi kita bingung untuk keperluan apa harus digunakan?
Karena efisiensi simbolik rontok, maka ditengah perayaan kebebasan yang tersisa adalah keputusasaan, dibalik syahwat partai agama elit partainya menampilkan gaya hidup yang mewah dengan cara korup. Yang imajiner jatuh menjadi yang riil. Negara terkapar dikalahkan oleh politik.
Soekarno berhenti menjadi ketua umum PNI ketika diangkat Presiden, sebaliknya SBY lebih berminat ngurus partai padahal mengelola negara jauh lebih penting. Negara menjadi identitas sekunder seraya mentahbiskan ras, agama, partai dan etnis sebagai identitas primer.[]
Sumber, Pikiran Rakyat 8 April 2013
