(UINSGD.AC.ID)-Telaah tentang akar radikalisme mengundang perdebatan yang terpolarisasi dalam dua kubu yang berbeda. Satu kubu melihat ideologi, budaya, dan agama sebagai pemicu utama radikalisasi. Kubu lainnya melihat faktor sosial-ekonomi sebagai pangkal utama radikalisasi: seperti rendahnya pendidikan, pengangguran, dan minim akses pada sumber-sumber kehidupan.
Kelompok pertama, yang berfokus pada ideologi, menolak keras faktor sosio-ekonomi, karena suatu alasan bahwa kebanyakan radikalis tidak miskin dan mereka pun berpendidikan. Mayoritas radikalis berasal dari kelas menengah, sehingga radikalisme tidak berkorelasi dengan akar sosio-ekonomi. Akibatnya, kelompok pertama melokalisir strategi perang melawan radikalisme dengan fokus pemikiran tunggal pada ideologi.
Sementara kelompok kedua memprioritaskan Langkah strategi kontra radikalisme pada pembangunan, pendidikan, dan pemerintahan yang baik.
Kedua kubu memperkuat alasan masing-masing, yang diyakini oleh mereka akan berimplikasi besar bagi pembuat kebijakan kontra terorisme. Namun, apakah membuat satu tipologi radikalisme atau profil generik radikalis dalam satu akar akan membantu mengatasinya?
Radikalisme adalah fenomena yang sangat kompleks dan memiliki banyak penyebab. Perkembangbiakannya muncul ketika faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan psikologis—termasuk idelogi—bersatu. Ketika kita mengabaikan akar ekonomi dan sosial dari kemunculan radikalisme terlalu menyederhanakan masalah dan cenderung menyesatkan. Persis ketika kita berpendapat bahwa ideologi, budaya, dan agama tidak berperan dalam proses kehadiran radikalisme.
Kita perlu menyepakati bahwa gerakan kekerasan melampaui faktor sosio-ekonomi atau sekadar ideologi. Terdapat interaksi yang kokoh antara faktor budaya, ekonomi tanpa dan sekaligus ideologi. Kita tidak bisa sekadar berfokus secara eksklusif pada faktor ideologi semata. Dua faktor ideologis dan sosio-ekonomi berinteraksi secara erat. Menemukan kedua faktor tersebut dalam satu titik akan menghasilkan resep yang lebih efektif dalam membuat kebijakan melawan radikalisme.
Kita memulai dengan menyepakati bahwa racikan formulasi ideologi dan sosio-ekonomi jauh lebih penting digarap dibanding memisahkan keduanya secara terpolarisasi. Ketika kesenjangan antara harapan, peluang, dan pencapaian semakin melebar maka radikalisasi ideologis memungkinkan tumbuh subur. Begitu halnya, semakin “orang-orang berprestasi mengalami frustrasi”, dengan ambisi dan tingkat ketidakpuasan individu yang tinggi, ideologi menjadi batu loncatan dan legitimasi pergerakan untuk melampiaskan kekecewaan.
Pendidikan tanpa Pekerjaan
Kita tidak bisa mengabaikan faktor sosial ekonomi sebagai pendorong potensial radikalisasi dalam konteks masyarakat berkembang. Usaha peningkatan standar pendidikan masyarakat tanpa meningkatkan prospek lapangan kerja hanya sekadar menciptakan lingkungan yang mudah terbakar dan menggoda orang-orang berpendidikan yang frustrasi semakin tergiur oleh radikalisme. Pendidikan tinggi tanpa pekerjaan akan menyulut rasa keterasingan dan frustrasi.
Oleh sebab itu, kita cemas ketika jumlah kaum muda terdidik meningkat tetapi ketersediaan lapangan kerja rendah malah akan semakin mendorong kuat munculnya orang-orang berprestasi yang frustrasi. Kemerosotan sosio-ekonomi dipastikan dapat menciptakan lebih banyak frustrasi daripada alasan lainnya.
Sementara itu, budaya dan sejarah agama menambah lapisan kompleksitas yang lebih jauh di samping masalah sosio-ekonomi. Nostalgia dengan zaman keemasan masa lalu menanamkan akar radikalisme semakin dalam dan menghujam. Perasaan rasa superioritas historis yang bercampur dengan ingatan penindasan sejarah oleh kolonialisme, sebagai contoh—menciptakan rasa sebagai pihak yang teraniaya, kebencian, dan ketidakadilan yang secara signifikan menambah tingkat frustrasi.
Skala frustrasi mereka diprovokasi lebih parah oleh ledakan demografis, harapan yang lesu, dan kapasitas negara yang lemah. Dari sini kita tidak terlalu membutuhkan banyak bantalan analitis untuk melihat bahwa masalah sosial-ekonomi dan politik ini juga menjadi kekuatan pendorong di balik radikalisme.
Langkah strategis kontra radikalisme harus mempertimbangkan dimensi frustrasi kolektif di atas. Mungkin, bisa dilakukan di bidang pembangunan sosial dan ekonomi dengan program yang menekankan pada pemerataan pembangunan dan tata pemerintahan yang baik.
Agenda reformasi pendidikan, reformasi keterbukaan, dan kemajuan sosio-ekonomi dapat mengatasi akar penyebab radikalisasi ideologis.
Kekuatan radikalisasi seringkali tidak dapat diatasi karena pemerintah tidak mampu menyediakan layanan sosial dan ekonomi yang memadai. Kesenjangan kapasitas di masyarakat menciptakan kekosongan yang seringkali diisi oleh organisasi radikal yang menyediakan barang dan jasa di bidang-bidang penting seperti kesehatan dan pendidikan. Ketiadaan layanan publik yang efektif membuka peluang bagi kebangkitan jaringan radikal dengan agenda “politis”.
Apakah pembangunan ekonomi saja akan menghentikan radikalisasi? Tentu tidak. Demokratisasi yang terbuka juga harus dianggap sebagai penangkal yang efektif terhadap radikalisme karena selain sosio-ekonomi yang sakit, kehilangan kebebasan dapat mendongkrak frustasi dan radikalisme.
Sistem politik yang represif makin memperburuk situasi. Ketika sebuah pemerintahan menjadi lebih represif, lingkaran setan kekerasan dan kontra-kekerasan muncul secara menggurita. Begitu kelompok fundamental kanan atau kiri “ditekan” ke bawah tanah, mereka berubah menjadi lebih radikal, agresif, dan penuh kebencian. Oleh karena itu, diperlukan untuk menyediakan saluran kebebasan untuk memfasilitasi mereka. Radikalisme dan jaringan radikalis tidak akan dihalangi oleh tindakan keamanan terkuat yang melibatkan penggunaan kekuatan yang represif.
Selanjutnya, kontra radikalisme harus dilakukan melalui penihilan simpati masyarakat pada mereka, yaitu mengusahakan pemerintah lebih memberikan pelayanan sipil yang lebih memadai. Tanpa dukungan masyarakat, sebagian besar gerakan radikalisme pasti akan gagal. Negara gagal yang tidak mampu melayani kebutuhan sipil masyarakat akan mudah menjadi sarang radikalisme, karena mereka akan lebih banyak mendapat simpati. Bukan suatu kebetulan bahwa negara-negara makmur dan demokratis lebih mudah mengatasi radikalisme dibandingkan dengan negara-negara miskin dengan politik yang labil. Kelompok radikal yang paling sukses biasanya mencari negara yang gagal. Negara-negara yang gagal dengan mudah berubah menjadi surga kaum radikal.
Alhasil, mengatasi akar penyebab radikalisme kita harus menghindari fokus eksklusif hanya pada pembangunan ekonomi atau hanya pada ideologi. Resep kebijakan terbaik adalah yang mencakup kombinasi keduanya.
Prof Ah. Fathonih, Wakil Rektor III, Guru Besar Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
