UINSGD.AC.ID (Humas) — Sebanyak 15 mahasiswa mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaboratif Luar Negeri Mandiri di Arab Saudi yang berlangsung di tanggal 04 Agustus – 17 September 2025. Peserta terdiri dari 8 mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan 7 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Bandung, Dr. H. Setia Gumilar, S.Ag., didampingi Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. H. Aep Kusnawan, menjelaskan bahwa KKN UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2025 mengusung tema “Melalui KKN UIN Bandung Menebar Rahmatan Lil ‘Alamin”.
“KKN Kolaboratif Luar Negeri Mandiri di Arab Saudi merupakan bagian dari upaya mendukung program Rekognisi Internasional UIN Bandung yang dicanangkan Rektor, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan KKN di luar negeri dengan misi menebar rahmatan lil ‘alamin,” ujarnya, Selasa (12/8/2025)
Program ini terselenggara berkat kerja sama dengan UIN Jakarta, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Riyadh, Konjen Republik Indonesia KJRI) di Jedah, Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Riyadh, Makkah, dan Jeddah, serta Kantor Urusan Haji Jeddah dan Kantor Urusan Haji Makkah.
Selain ke Arab Saudi, KKN Luar Negeri UIN Bandung tahun 2025 juga mengirimkan mahasiswa ke berbagai negara lain, yaitu 1 mahasiswa ke Kyrgyzstan, 38 ke Malaysia, 6 ke Thailand, dan 8 ke Jepang.
“Harapannya, tahun depan jumlah mahasiswa KKN luar negeri semakin banyak dan negara tujuannya semakin beragam. Untuk itu, mahasiswa perlu mempersiapkan diri dan menabung sejak jauh hari agar dapat mengisi peluang di negara-negara yang sudah terkoneksi seperti Australia, Korea, Hongkong, Tiongkok, Filipina, Mesir, Jerman, dan lainnya,” jelasnya.
Salah satu program kerja KKN dalam rangka menyelamatkan jutaan dokumen berharga yang terancam rusak atau hilang.
Bersama Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama menggelar workshop digitalisasi dokumen haji masa lampau di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi yang berlangsung selama tiga hari, 10–12 Agustus 2025.
Dengan menghadirkan dua narasumber utama: Guru Besar Filologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Oman Fathurahman, dan praktisi manajemen serta transformasi digital, Hadi Rahman.
Dokumen-dokumen tersebut memuat informasi penting terkait sejarah penyelenggaraan haji oleh pemerintah Indonesia, mulai dari arsip, berkas administrasi, hingga catatan tangan yang berusia lebih dari 50 tahun yang jauh sebelum era komputerisasi. Sayangnya, selama ini banyak di antaranya kurang terkelola dengan baik, bahkan sebagian hilang saat perpindahan kantor KUH.
“Kami telah meninjau gudang penyimpanan dokumen di wilayah Rehab, Jeddah, dan menemukan jutaan dokumen yang menumpuk begitu saja selama bertahun-tahun. Digitalisasi ini adalah upaya penyelamatan aset negara yang tak ternilai,” ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Arfi Hatim, Senin (11/8/2025).
Hasil digitalisasi nantinya akan dikelola menjadi data yang mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan, khususnya pengambil kebijakan, sementara dokumen fisik akan ditata ulang agar lebih teratur.
Plt Konsul Haji pada KUH KJRI Jeddah, Zakariya Anshori, menegaskan pentingnya workshop ini bagi peningkatan kapasitas staf dalam mengelola dokumen. “Selain pelatihan teknis alih media digital, kami juga mendapatkan wawasan tentang penyelamatan aset pengetahuan yang sangat penting,” jelasnya.
Workshop diikuti staf teknis KUH dan mahasiswa studi manajemen haji yang tengah menjalani Kuliah Kerja Nyata Luar Negeri.
Dalam pemaparannya, Guru Besar Filologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menekankan bahwa dokumen KUH memiliki nilai historis dan akademis tinggi, termasuk catatan model pelayanan haji pada masa syekh sebelum sistem muassasah dan syarikah.
“Dokumen-dokumen KUH sangat penting bagi kajian akademik terkait sejarah penyelenggaraan haji maupun diplomasi Indonesia dan Saudi. Salah satu yang ditemukan adalah dokumen model pelayanan haji pada masa syekh atau sebelum muassasah yang kini sudah berganti menjadi syarikah,” terang Prof Oman.
Perlakuan terhadap dokumen seperti itu tidak boleh sembarangan. Menurutnya, perlu dilakukan proses konservasi melalui sejumlah tahapan. Pertama, inventarisasi data. Ini meliputi proses pengumpulan, pengenalan, dan penandaan dokumen. Kedua, klasifikasi. Data-data yang sudah terkumpul, dikategorisasi secara tematik dan kronologis. “Tahap ketiga baru kita lakukan proses digitalisasi. Kita lakukan proses alih media semua dokumen yang sudah diklasifikasi tersebut ke bentuk digital dengan perangkat dan teknik khusus,” ujarnya.
Narasumber kedua, praktisi transformasi digital, Hadi Rahman, menambahkan bahwa hasil digitalisasi dokumen ini akan dikelola dalam kerangka manajemen pengetahuan. “Nantinya, data tersebut akan lebih mudah diakses untuk berbagai keperluan, seperti riset akademik dan referensi pengambilan kebijakan,” tandas koordinator DREAMSEA (Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia), program kerja sama PPIM UIN Jakarta dan CMSC Universitas Hamburgh, Jerman.
Harapannya hasil digitalisasi akan dikelola dalam kerangka manajemen pengetahuan sehingga lebih mudah diakses untuk riset akademik maupun penyusunan kebijakan. “Pengelolaan ini akan membuat dokumen bersejarah tersebut kembali hidup dan bermanfaat,” pungkasnya.
